177 Jamaah Haji Indonesia Yang Ditahan Filipina Akan Kehilangan Status WNI, Lho ????

oleh

JAKARTA,SUARALIDIK.com- Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin demikianlah nasib bagi 177 Calon Jamaah Haji asal Indonesia yang kini ditahan oleh Otoritas Filipina karena kasus paspor palsu. Niat melaksanakan Rukun Islam yang ke-5 lewat Filipina pun tidak kesampaian, sudah begitu, para calhaj ini akan terancam kehilangan status Kewarganegaraan sebagai WNI.

Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Freddy Harris menyatakan, pemerintah berupaya mengurus status kewarganegaraan para jamaah haji tersebut. Sebab, menurut aturan, status kewarganegaraan Indonesia untuk 177 calon haji ilegal itu bisa hilang.

Secara materiil, statusnya hilang. Sebab, mereka kan mendapatkan paspor negara lain, lepas itu asli atau palsu,” kata Freddy Harris di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

Hal itu tertuang dalam pasal 23 huruf. Disebutkan bahwa kewarganegaraan hilang jika seseorang punya paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain.

JAMAAH HAJI INDONESIA DITAHAN DI fILIPINA
Jamaah Haji Indonesia yang ditahan di salah satu Gereja di Filipina- Repro BBC-DOK.SUARALIDIK

Nah, hal itulah yang kini dialami para jamaah tersebut. Mereka berniat terbang ke Tanah Suci dari Bandara Manila dengan menggunakan paspor Filipina. Tapi, upaya itu digagalkan pihak imigrasi Filipina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Armanatha Natsir mengungkapkan, otoritas imigrasi Filipina masih melakukan verifikasi terhadap 177 WNI tersebut. Karena itu, pihak Filipina maupun Indonesia belum dapat memulangkan mereka ke keluarga masing-masing di tanah air.

Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Filipina. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah Indonesia meminta 177 WNI itu diizinkan untuk tinggal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, sembari menunggu proses verifikasi selesai.

Permintaan itu murni karena alasan kemanusiaan. Sebab, ruang tahanan imigrasi Filipina terlalu sempit. Apalagi, mayoritas WNI tersebut adalah golongan lanjut usia (lansia). ”Pemerintah Indonesia meminta Filipina memandang mereka sebagai korban,” kata Armanatha.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa menindak tujuh travel nakal yang memberangkatkan 177 orang tersebut ke Manila. Sebab, status travel itu pun tidak jelas. Mereka ilegal, tidak terdaftar sebagai travel resmi penyelenggara umrah dan haji di Kemenag.

Ada tujuh travel dan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang memberangkatkan jamaah berhaji lewat Filipina. Yakni, PT Aulad Amin, PT Taskiah, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Shafwa Makassar, Travel Hade El Barde, KBIH Arafah, dan KBIH Arafah Pandaan. Mayoritas berlokasi di Makassar, Sulsel. Hanya satu yang ada di Pandaan, Pasuruan, Jatim.

Editor : Andi Awal-SuaraLidik