banner 728x250

Actus Reus dan Mens Rea Kasus BOK Dinas Kesehatan Bulukumba

  • Bagikan
Actus Reus dan Mens Rea Kasus BOK Dinas Kesehatan Bulukumba
DR.Apriyanto Nusa,SH.,MH ||Ist

DR.Apriyanto Nusa : Sah-Sah Saja di Dalam Tahap Penyidikan Apabila Saksi Mengembalikan Kerugian Negara

MAKASSAR,suaralidik.com – Kasus korupsi saat ini sedang marak terjadi khususnya di Kabupaten Bulukumba. Beberapa kasus mega korupsi yang melibatkan banyak pihak menjadi fokus perhatian masyarakat, semisal Kasus Korupsi BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Bulukumba yang telah bergulir di meja persidangan dengan sidang perdana pada tanggal 21 Juli 2021 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar.

banner 728x250

Namun, terjadinya multitafsir yang berbeda terkait pengenaan Pasal dalam Undang-Undang mendasari munculnya berbagai opini masyarakat.

Penafsiran yang keliru tentunya dapat menyesatkan masyarakat khususnya yang awam terhadap hukum.

Sebuah fenomena yang acap kali terjadi pada sebuah kasus korupsi adalah adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun pihak saksi yang tidak terlibat secara langsung dengan kasus korupsi tersebut.

Berbagai opini bermunculan tentang oknum pejabat yang menjadi saksi dalam sebuah perkara korupsi yang mengembalikan uang ditahap penyidikan yang tentunya menimbulkan pertanyaan oleh banyak pihak utamanya dari pihak yang telah ditetapkan tersangka diperkara tersebut.

Sehingga seolah muncul ketidak percayaan (Distrust) terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK sekalipun.

Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa lembaga penegakan hukum tersebut dalam memproses kasus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga.

Kepolisian dan Kejaksaan dalam menetapkan Tersangka pun tidak serta merta dan secara sepihak tetapi melibatkan Satuan Kerja (Satker) dijenjang yang lebih tinggi seperti Polda maupun Kejati.

Dalam tahapannya ada proses Ekspose penetapan tersangka dikedua satker tersebut.

Bahwa dalam sebuah kasus seringkali Kuasa Hukum dari pihak yang telah ditetapkan tersangka oleh penyidik mempertanyakan pengembalian uang yang dilakukan oleh saksi-saksi dan membentuk opini seakan-akan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik adalah salah.

Tindak Pidana Korupsi

Mereka merujuk pada pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana.

Dalam kasus korupsi BOK Dinas Kesehatan Bulukumba, diketahui 4 orang ditetapkan menjadi Terdakwa yakni mantan Plt Kadis Kesehatan Bulukumba Andi Ade Ariadi, Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Ernawati, Bendahara Dinas Kesehatan Irnawati dan salah satu ASN yang juga Sopir PLt Kadinkes Eko Hindariono.

Sementara saksi-saksi yang diduga telah mengembalikan kerugian negara yakni anggota DPRD Sulsel Fraksi PKB Andi Anwar Purnomo, Kadis Kesehatan Bulukumba dr. Wahyuni serta sejumlah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Bulukumba.

Menyikapi hal tersebut, Akademisi dan Pakar Hukum DR. Apriyanto Nusa SH, MH memberikan tanggapan kepada redaksi suaralidik via telepon selular terkait proses pengembalian kerugian negara oleh saksi-saksi dalam perkara korupsi.

” Bahwa Pasal 4 UU tipikor No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU tipikor No. 20 tahun 2001 yang berbunyi : Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, bahwa pasal tersebut tidak bisa berdiri sendiri karena pasal tersebut merupakan implementasi dari pasal sebelumnya yakni pasal 2 dan pasal 3,” ungkap praktisi sekaligus penulis Buku Hukum Acara Pidana tersebut, Senin (02/08) pagi.

Dijelaskan oleh Apriyanto yang merupakan Dosen hukum pidana Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo dan sering menjadi ahli pidana dalam berbagai kasus korupsi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut unsur utamanya adalah Actus Reus (Perbuatan Jahat) dan Mens Rea (Niat Jahat).

“Apabila ditahap Penyidikan, person atau saksi yang melakukan pengembalian kerugian keuangan negara didalam faktanya tidak didapati adanya unsur Actus Reus ataupun Mens Rea maka Pasal 4 UU Tipikor otomatis tidak berlaku karena Pasal 4 hanya dimaksudkan bagi orang yang telah ditetapkan Tersangka oleh pihak penyidik,” jelasnya.

“Jadi, sah-sah saja mengembalikan kerugian walau ditingkat penyidikan bahkan dipersidangan sekalipun agar dikemudian hari tidak ada lagi opini-opini sesat dimasyarakat dan tentunya hal ini untuk meminimalisir adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kasus dengan memunculkan opini yang tidak jelas untuk kepentingan pribadi mereka,” tutup DR.Apriyanto Nusa.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *