Tahlis Gallang berikan Materi Pada Kegiatan Dirjen Kemendes PDT & Transmigrasi RI

oleh
Sekda Boltim 2018
Sekda Bolmong Tahlis Gallang saat memberikan materi kepada peserta Rakor. Foto: TUP Humas Protokol setda Bolmong

BOLMONG, Suaralidik.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Bapak Tahlis Gallang, S.IP, MM, Kamis (30/8/2018) mendapat kehormatan menjadi Narasumber atau Pemateri dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI ini, diselenggarakan di Dahlia Ball Room Hotel Aston Manado. Dalam kesempatan itu, Tahlis Gallang membawakan materi tentang, Fungsi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dana Desa di Kab Bolmong Tahun 2018.

Dalam memberikan materi pada kegiatan tersebut, Sekda mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi pengelolalaan dana desa di Kab Bolmong dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dengan melibatkan tenaga pendamping profesional secara berkesinambungan setiap triwulannya, kata Tahlis di hadapan peserta Rakor.

Lanjutnya, Untuk Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di setiap tahap pencairan dana desa dengan tujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan oleh desa, serta bertujuan untuk memberikan saran dan perbaikan terhadap kekurangan dan kelemahan dalam pengawasan, ujar Alumni IPDN ini.

Tahlis dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa terdapat beberapa kendala yang sering ditemui dalam penyaluran Dana Desa diantaranya, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terlambat ditetapkan oleh desa, Laporan Penggunaan Dana Desa yang belum dibuat, baik itu laporan tahun sebelumnya maupun laporan penggunaan Dana Desa Tahap I, terangnya.

“Bahkan, Dokumen Perencanaan Desa terkesan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hanya diangggap sebagai pelengkap administrasi. Masih kuatnya intervensi desa dalam penyusunan APBDes. Transparansi pengelolaan kegiatan Dana Desa yang sebagian Desa belum melakukannya berupa Papan informasi Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang kurang diinformasikan ke masyarakat”, ungkap Tahlis.

Tahlis menambahkan bahwa masih lemahnya koordinasi dan komunikasi antara Kepala Desa, BPD dan Pendamping Desa yang justru selalu menjadi persoalan di Desa. Pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa masih minim dalam memahami regulasi yang ada, serta pengawasan yang lemah dari masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa, pungkasnya.

Adapun Peserta yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, masing-masing berasal dari kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, yaitu 1 orang camat dan 2 orang kepala desa, serta Kepala Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tiap kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo. (Is)