Beroperasi Sekian Tahun, Bupati Bulukumba Tutup Semua Tambang Ilegal

oleh

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Setelah terabaikan bertahun-tahun, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mengambil tindakan tegas terkait tambang ilegal.

Masyarakat terdampak tambang ilegal, khususnya di Desa Manjalling, Kecematan Ujung Loe patut gembira, pasalnya saat ini Bupati Bulukumba, Andi Muhammad Sukri Sappewali telah memerintahkan menutup 82 tambang ilegal keseluruhan yang ada di Bumi Panrita itu.

Tambang Manjalling
Tambang Ilegal di Desa Manjalling, Bulukumba

“Pertambangan ilegal di seluruh wilayah Bulukumba tutup,” tegasnya di ruang rapat Bupati. Rabu (5/7).

Disamping itu, menurut Andi Sukri tambang yang memiliki izin harus juga dievaluasi yang ditakutkan telah melewati batas wilayah pengerukan tambang dan berdampak pada kerusakan alam Bulukumba.

“Dua hari ini, Satgas Penataan Tambang sudah terbentuk, sehingga sudah bisa melakukan pengawasan di lapangan,” ungkapnya.

Hal ini merupakan hasil keputusan bersama Pemkab dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama dengan stakeholder lainnya saat menggelar pertemuan di ruang rapat Bupati, Rabu (5/7).

Dalam persentasenya, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bulukumba, Misbawati Wawo di hadapan Bupati dan peserta rapat menampilkan data hasil pemantauan tim dari dinasnya. Data tersebut yakni sebanyak 33 tambang yang memiliki izin, sedangkan yang tidak berizin atau ilegal sebanyak 82 tambang.

“Kita sudah tindak tegas, kalau masih ada yang beroperasi laporkan, kita tempuh jalur hukum,” ujar Misbawati.

Sesuai aturan tambang-tambang tersebut memang melanggar ketetapan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 13 dan pasal 22 ayat 1, serta Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 4 ayat 1.

Mengetahui kondisi itu, timbul pertanyaan dibenak masyarakat, selama ini tambang-tambang tersebut jelas melanggar aturan perundang-undangan, namun tetap dibiarkan leluasa beroperasi. Anehnya, seolah pemerintah dan penegak hukum baru membuka mata setelah reak di masyarakat pecah. (RED 4)