Aksi Hari Tani Nasional; ini Jawaban Tomi Satria (Wakil Bupati Bulukumba)

oleh
Massa Aksi di kantor Bupati Kab.Bulukumba, Selasa, 27 September 2016.

Tomi Satria Yulianto (Wakil Bupati Bulukumba) saat menerima Aksi di kantor Bupati Kab.Bulukumba, Selasa, 27 September 2016.

Tomi Satria Yulianto (Wakil Bupati Bulukumba) saat menerima Aksi di kantor Bupati Kab.Bulukumba, Selasa, 27 September 2016.

SuaraLidik.com–Pada momentum Hari Tani Nasional (HTN) ke-56, tepat, Selasa, 27 September 2016, kali ini diwarnai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi di Kabupaten Bulukumba.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulukumba, AGRA Bulukumba, Pejuang Rakyat Tahura, Serikat Nelayan Bulukumba, Gerakan Pemuda Kasimpureng, Aliansi PK5 Bira, IMM Cabang Bulukumba, PMII Cabang Bulukumba, Solidaritas Serikat Pekerja Balangbessi Estate, Lembaga Masyarakat Adat Lemo-Lemo, Serikat Pemuda Kahayya, LMP Sulsel, Kontras Sulawesi, Kareso Bulukumba.

Dalam pernyataan sikap aksi Solidaritas aliansi gerakan rakyat menyatakan, “Beberapa Fakta-fakta persoalan agraria yang mengemuka dan secepatnya mendapat perhatian dan penyelesaian dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yaitu Perampasan tanah dan masyarakat Adat Kajang oleh PT. Lonsum (Perseroan Terbatas London Sumatra), dan pengambilan paksa tanah-tanah masyarakat Bontobahari, yang dijadikan kawasan hutan raya, kemudian penggusuran lapak-lapak PK5 Pantai Bira, rencana penggusuran lokasi penjemuran dan pembibitan petani rumput laut, konflik wilayah tangkap di perairan Bulukumba, dan berbagai persoalan sosial yang menyangkut hajat hidup rakyat Bulukumba”.

Aksi demonstrasi yang dilakukan di kantor Daerah Kabupaten Bulukumba ini, diterima langsung oleh Wakil Bupati Bulukumba, Tomi Satria Yulianto mengatakan, “beberapa bujan lalu, kita sudah bicarakan apa yang menjadi tuntutan teman-teman, saya sudah sampaikan, bahwa mari kita lengkapi data-data, jika itu palid maka minggu ini juga saya garansi, masalah agraria akan kita selesaikan di Kabupaten Bulukumba”, Jelasnya.

Salah satu peserta aksi perwakilan dari konflik tahura saat berdialog dengan wakil Bupati Bulukumba, mengatakan, “Seharusnya pemerintah perhatikan masalah ini, dan pemerintah harus membentuk IP4T itu jelas aturannya. masalah data yang ada, itu dari pembayaran pajak dan bukti lainnya dari pihak pertanahaan nasional“. Perwakilan konflik tahura, cetusnya.

Tomi Satria Menjawab, “Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) itu sudah dibentuk, dan jika ada data dari pertanahaan, itu juga harus palid, dan juga bukti sejarahnya”. Wakil Bupati, Jawabnya.

A#

 

Massa Aksi di kantor Bupati Kab.Bulukumba, Selasa, 27 September 2016.
Massa Aksi di kantor Bupati Kab.Bulukumba, Selasa, 27 September 2016.

 

Surat Lembaran Tuntutan Aksi Didepan kantor Bupati Bulukumba, Selasa, 27 September 2016.
Surat Lembaran Tuntutan Aksi Didepan kantor Bupati Bulukumba, Selasa, 27 September 2016.