GORUT, Suaralidik.com – Rencana pemerintah mendatangkan 277 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina dan 600 orang Tenaga Kerja Luar Daerah (TKLD) ke provinsi Gorontalo, mendapat penolakan dari para aktivis Gorontalo Utara (Gorut).
“Rencana pemerintah mendatangkan lagi TKA asal Cina dan TKLD dengan alasan investasi, itu sulit diterima masyarakat Gorut,” tegas Aktivis Amin Dj Suleman yang juga merupakan Ketua DPC LSM Maha Putera Persada (MPP) Gorut, Sabtu 11/07/2020.
“Ini bukan saja menambah kerumitan dalam pencegahan Covid-19, tapi juga memberi sinyal bahwa aturan yang ditetapkan pemerintah berlaku tidak konsisten,” sambung Amin.
Di satu sisi kata Amin, pemerintah berupaya agar warga patuh dan sigap menjalani aturan New Normal. Namun disaat yang sama pemerintah membuat kebijakan yang mengundang protes dan keraguan publik pada kebijakan pemerintah itu sendiri.
“Jika dihitung, ada 50 persen buruh/pekerja disektor informal Gorut rentan kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini berpotensi menambah jumlah pengangguran,” kata Amin.
“Seharusnya penanganan pengangguran dan kemiskinan di daerah ini lebih ditingkatkan, bukan malah membebani pikiran dan perasaan masyarakat Gorut yang belum lama ini di rumahkan dan di PHK,” pungkas Amin.
Ditempat terpisah, Sekretaris HMI Komisariat Unistik Gorut, Suprianto Nuna mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya Kabupaten Gorut pada tahun 2007.
“Gorut dibentuk semata-mata mensejahterakan rakyat, dengan modal Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Harusnya ini dikelola oleh masyarakat Gorut, dengan ditunjang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni,” jelas Suprianto.
“Saya yakin dan percaya bahwa SDM yang ada di Gorut mampu untuk mengelola semua itu. Namun yang terjadi hari ini tidak seperti yang diharapkan oleh parah pejuang pembentukan Kabupaten Gorut,” pungkas pria yang sering disapa Arif.(TR/05)
Reply post