Aktivis Menduga Kades Buluwatu Gorut Lakukan Pungli Saat Pembagian Sertifikat Tanah

Perbesar

GORUT, Suaralidik.com – Aktivis Ismail Musada menduga Kepala Desa Buluwatu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Irfan Rahman, melakukan pungutan liar (Pungli) saat membagikan sertifikat tanah milik warganya pada (11/03).

“Beberapa orang masyarakat mengeluh ke saya, mereka mengatakan untuk mendapatkan sertifikat ada pungutan 50 ribu rupiah,” kata Ismail Musada kepada media ini via telepon. Minggu 03/05/2020.

“Pungutan itu tampa kwitansi. Jika tujuannya untuk administrasi, maka harus ada bukti kwitansinya. Bahkan ada yang harus meminjam uang pada tetangga demi membayar pungutan tersebut,” sambung Ismail.

Ismail mengungkapkan, sesuai informasi dari masyarakat pungutan tersebut bermula pada rapat persiapan penyerahan sertifikat, Selasa, (10/03), di aula Posyandu Desa Bulawutu yang dipimpin oleh Kades Buluwatu.

“Uang disetor lewat ketua BPD, Irham Rahman. Diperkirakan uang yang terkumpul 5 jutaan, karena jumlah sertifikat sekitar 100 lebih,” ungkap Ismail.

“Untuk mengetahui peruntukannya, rencananya akan kami laporkan ke pihak penegak hukum. Karena sesuai intruksi presiden jelas, pengurusannya gratis,” Pungkas Ismail.

Ketua BPD Desa Buluwatu, Irham Rahman saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, apa yang mereka lakukan bukanlah Pungli atau kemauan pemerintah desa dan juga BPD, tapi kemauan dari masyarakat penerima sertifikat.

“Lahirnya 50 ribu rupiah itu setelah dilakukan musyawarah bersama lengkap dengan daftar hadirnya, bukan nanti pada saat penyaluran sertifikat,” kata Irham.

“Dengan kata lain, keikhlasan untuk diberikan kepada pengukur lahan-lahan mereka sebagai perantara. Walau hanya sekecil itu,” lanjut Irham.

Ilham mengungkapkan, saat musyawarah ada salah satu warga yang mengusulkan hal itu, tapi Kades menolak karena tidak ada payung hukum dan program tersebut merupakan program nasional.

“Karena Kades takut maka saya ambil alih pimpinan musyawarah. Semua kegiatan dibiayai oleh penerima, dari makanan dos. Sisanya kami belikan ikan buat oleh-oleh yang dari dinas terkait. Semuanya itu lahir atas kesepakatan bersama,” tutur Ilham.

Ditempat terpisah Kepala desa Buluwatu, Irfan Rahman mejelaskan, dirinya menolak atas usulan tersebut dan menyerahkan pimpinan raat kepada ketua BPD.

“Saya tidak mau sama sekali membebankan masyarakat, bahkan pajak mereka saya tanggung setiap tahunnya. Saya tidak pernah membebankan masyarakat. Jangankan begitu, surat jual beli tanah saja saya gratiskan,” tegas Irfan.

“Banyak yang desa lain lakukan sama saya tidak mau. Saya jadi kepala desa niat saya tidak mau membebankan masyarakat. Bahkan saya marah kalaupun juga ada di desa lain yang melakukan pemungutan sebanyak itu,” lanjut Irfan.

“Saya tak pernah melihat uang itu biar hanya sepersen. Mungkin uang tersebut digunakan oleh BPD untuk kebutuhan materai dan lain lain,” pungkas Irfan.(TR/04).