Alokasi DBH PT JRBM, Bolmong Dirugikan, Bupati Yasti Bakal Ajukan Judicial Review

oleh

Bolmong. Suaralidik.Com – Bupati Bolaang Mongondow Dra.Hj.Yasti Soepredjo Mokoagow Selasa (27/02) menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka membahas pembagian Royalty PT. JRBM.

Sumber Photo : TUP pemkab Bolmong

Pada pertemuan tersebut direncanakan akan dibahas permasalahan pengalokasian pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) dari eksplorasi tambang Emas PT J-Resources Bolaang Mongondow yang menjadi hak daerah antara Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolsel.

Kehadiran Bupati Yasti dilantai II Kemendagri didampingi Wakil Bupati Yani Tuuk, S.Th bersama dengan tim Pemkab Bolmong. Agenda pembahasan dengam Tim Bolmong Selatan menindak lanjuti alokasi dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari setoran PT.JRBM pada tahun 2013 s/d 2016.

Berita Acara yang tidak ditandatangani Bupati Bolmong

Menurut Kabag Tata Urusan Pimpinan Pemkab Bolmong, Parman Ginano, rapat penyelesaian permasalahan terkait pengalokasian pemanfaatan DBH PT JRBM ini sudah diagendakan sejak Desember 2017 akan tetapi Bupati Kabupaten Bolsel tidak hadir.

Sumber Photo : TUP pemkab Bolmong

”Rapat ini sudah langsung menjadi rapat keputusan atas hak daerah, atas apa yang sudah di putuskan sebelumnya yang ditandatangani Sekjen Kemendagri atas nama Menteri dan tidak bisa dibatalkan oleh surat Kepala Biro atas nama Sekjen,” tegas Parman.

Hanya saja, hasil Pertemuan hari ini selasa (27/02) semua argumentasi dan data yang dikemukakan Pemkab Bolmong sama sekali tidak ingin dipertimbangkan. Kesannya, Tim Pemkab Bolmong dipandang sebelah mata.

Suasana rapat Tim Pemkab Bolmong – Pemkab Bolsel di ruang C Kemendagri

Padahal, pernyataan Bupati Yasti sudah jelas. Dikatakannya, kedepan Pemkab Bolmong akan melakukan -Judicial Review terhadap Permendagri No. 40 Tahun 2016. Karena pertemuan tadi sangat merugikan masyarakat Bolmong dan cenderung telah dikondisikan karena sudah dipersiapkan apa kesimpulan rapat tersebut, sebelum rapat itu dimulai.

“Biar nanti pengadilan yang akan menentukan keadilan bagi masyarakat bolmong. Bupati sudah dengan tegas menolak dan tidak menandatangani berita acara hasil kesepakatan rapat yang sudah dipersiapkan itu,” tambah Parman mantan staf KPU itu.(is)

Sumber Photo : TUP pemkab Bolmong