Amir Habuke Tuding Jubir Bupati Gorontalo Tak Paham Undang-Undang

oleh -
Aleg DPRD kabupaten Gorontalo
Foto : Anggota Fraksi Demokrat, DPRD kabupaten Gorontalo Amir Habuke,(foto Thoger/Suaralidik.com).

LIMBOTO, Suaralidik.com – Penjelasan juru bicara (Jubir) Bupati Gorontalo Nasir Tongkodu terkait Undang-undang pengisian wakil bupati (Wabup) mendapat tanggapan keras dari Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Gorontalo Amir Habuke.

Amir menilai Jubir Bupati tidak paham tentang UU dan malah bisa mencelakai Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.

“Dengan statemen Nasir Tongkodu seperti itu, menandakan dia tidak memahami aturan sama sekali,” tegas Amir kepada media ini melalui sambungan telepon, Jumat 17/01/2020.

“Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 2 sangat jelas. Yang dimaksud dengan “Gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 orang” adalah calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diusulkan gabungan partai politik berjumlah 2 orang calon,” terang Amir.

Amir mengatakan, pernyataan Nasir terkait UU pengisian Wabup hanya tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 3 yang menyebutkan, bahwa dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Artinya itu berlaku apabila Bupati hasil dari Pilkada perorangan atau independen, maka ayat 3 pasal 176 UU nomor 10 tahun 2016 yang berlaku. Tapi hari ini, Bupati Gorontalo merupakan hasil yang di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka berlaku ayat 2 pasal 176 UU no 10 thn 2016,” terang Amir.

Selain itu, Amir juga menyoroti pernyataan Nasir, tentang keinginan masyarakat untuk pengisian Wabup maupun gugatan surat ke PTUN. Dirinya mempertanyakan apa yang perlu di PTUN kan?

“ini bukan SK tapi surat. Ada pelanggaran kewenangan dalam isi surat itu. Ingat Jubir adalah representatif Bupati, apakah benar ini suara Bupati, Jika tidak bisa mencelakakan Bupati sendiri,” kata Amir.

Menyikapi soal rencana Fraksi Hanura-Gerindra (HanGer), tentang pemakzulan Bupati Gorontalo, Amir menegaskan Fraksi Demokrat masih akan melihat mekanisme di DPRD.

“Jika memenuhi ketentuan dan didukung oleh seluruh anggota DPRD, Fraksi Demokrat tentu sepakat,” tutup Amir.(Rollink).

HUT Kabupaten Pinrang Ke-60