AMMPD Nilai Bupati Gorontalo Enjoy Kerja Sendiri Tanpa Wakil

oleh

Taufik Buhungo, jendral lapangan Aliansi Masyarakat Dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) saat melakukan orasi beberapa waktu lalu, (foto istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Pengganti Antara Waktu (PAW) Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang hingga saat ini dianggap misterius, membuat Jendral lapangan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Taufik Buhungo angkat bicara.

Pasalnya, pihaknya menilai tidak adanya PAW hingga saat ini diduga ada unsur kesengajaan dari Bupati gorontalo karena merasa senang bekerja sendiri dari pada memiliki wakil.

“Jika dilihat dari kondisi saat ini, dengan lambannya bupati mengambil keputusan, sepertinya untuk posisi wabub tidak akan terisi, dan upaya yang dilakukan saat ini oleh bupati hanya memperlambat proses, sehingga posisi wabub tak perlu di isi lagi,”ucap Taufik.

Sementara itu AMMPD juga meminta agar DPRD memberikan batas waktu kepada Bupati untuk menentukan pendamping, mengingat pengisian Wabup adalah kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh Bupati, dan hal ini adalah perintah sesuai Undang-Undang.

“Sesuai ketentuan Pasal  59 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, selanjutnya pada Pasal 63 ayat 1 disebutkan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan Wakil Bupati bukan merupakan keharusan, yakni dapat diisi ataupun tidak dapat diisi. Akan tetapi kemudian Pasal 59 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut telah diubah sebagaimana ketentuan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang pada Pasal I angka 1 Pasal 63 ayat 1 menyebutkan “Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dibantu oleh wakil kepala daerah. Dengan demikian sesuai historis pembentukan UU No. 23 Tahun 2014  dan UU No. 9 Tahun 2015,” kata Taufik Buhungo.

Oleh karena itu, tambah Taufik, sebagaimana diurai di atas, maka jabatan Wakil Bupati menjadi sebuah keharusan.

“Seharusnya pihak DPRD sebagai lembaga pengawas dan pengawal ketentuan UU, harus bersikap tegas dengan meminta Bupati Gorontalo untuk segera mengusulkan nama pengganti Wabup, dan memberi batas waktu kepada Bupati untuk pengajuan nama calon, jika sampai batas waktu Bupati tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka langkah konstitusional yang dapat dilakukan oleh DPRD adalah melakukan hak interpelasi dan seterusnya,”tutup Taufik,(***Rollink).