AMMPD Tuding, Pernyataan Ketua DPRD Dan Jayusdi Terkait Permintaan Pansus Angket Keliru

oleh

Koordinator AMMPD Rahmat Mamonto,(foto Thoger).

Gorontalo, Suaralidik.com РKoordinator Aliansi Masyarakat Dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Rahmat Mamonto menuding  pernyataan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gorontalo Sahmid Hemu dan Anggota Legislatif Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jayusdi Rivai keliru dalam menafsirkan apa yang menjadi pokok permasalahan yang dimaksud.

Rahmat menilai pernyataan Jayusdi Rivai selaku anggota DPRD bahwa permintaan pembentukan pansus angket terhadap bupati Gorontalo tidak tepat, hal tersebut sangat keliru.

“Jayusdi hanya menilai dari sisi hutang piutang dan tidak melihat aturan yang ada, kami AMPD mengacu pada putusan Pengadilan Negri Kota Gorontalo terkait dana 13,6 Miliar yang digunakan oleh ketua tim pemenangan NAFAS pada proses pilkada 2015 kemarin.”tutur Rahmat Mamonto.

Pihaknya menimbang bahwa dari putusan tersebut ada sesuatu yang harus ditinketidaklanjuti oleh DPRD melalui pansus angket terkait data dana kampanye.

“Putusan pengadilan kami laporkan ke DPRD, dan ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 82 ayat (1) dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) Huruf h, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.dalam aturannya jelas,”papar keordinator AMMPD.

Rahmat Mamonto menyangkan juga sikap ketua dewan yang hanya menunggu usulan minimal dari dua fraksi terkait permintaan mereka untuk membentuk pansus angket.

“Ketua DPRD seharusnya membawa laporan masyarakat yang diterima beliau ke rapat ketua dan wakil ketua serta pimpinan fraksi untuk dibahas, itu mekanismenya, jadi kalau menunggu usulan dari fraksi itu sangat keliru.”kata Mamonto.

Surat yang ditujukan, tambah Mamonto, bukan ke pimpinan fraksi tapi ditujukan ke ketua DPRD sebagai pimpinan lembaga.

“Saya sendiri merasa ini tidak adil dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi kepada wakil bupati, hanya bermodalkan dengan rekaman percakapan, DPRD langsung merespon dengan membentuk pansus angket, sedang yang sudah ada bukti pengadilan DPRD lamban.”keluh Rahmat Mamoto.(RDJ).