AMPD Tuding Polda Gorontalo Kriminalisasi Aktivis, Wahyu Tricahyono : Saya Mau Jelaskan, Tapi Anda Belum Sertifikasi

oleh -1.033 views
Foto : Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Wahyu Tricahyono dan Jendral lapangan AMMPD Gorontalo Taufik Buhungo,(foto istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Jendral lapangan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo Taufik Buhungo menuding pihak Polda Gorontalo sering mengkriminalisasi para aktivis yang ada di Provinsi Gorontalo.

Taufik mengatakan, setiap aktivis mengkritisi sebahagian persoalan korupsi di Provinsi Goorontalo yang saat ini ditangani oleh Polda Gorontalo, maupun penegakan hukum yang dinilai lamban, para aktivis tersebut akan dipanggil oleh Polda Gorontalo untuk diperiksa sebagai terlapor karena diduga membuat kegaduhan.

“Contohnya salah satu aktivis Gorontalo yang mempertanyakan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan SPN Polda Gorontalo, malah dipanggil oleh pihak polda atas laporan Kapolda sendiri,”kata Taufik melalui whatsap, Jumat (08/02/2019).

Menurutnya, tindakan reaksional Polda Gorontalo terhadap aktivis sangat berlebihan, dan menjadi polemik bagi penegakan hukum di Provinsi Gorontalo.

“Kami akan menggelar aksi sekligus melaporkan secara resmi ke kejaksaan tinggi dan BPKP atas dugaan kasus korupsi SPN yang keuangannya bersumber dari APBD provinsi Kabupaten/Kota 2017 dan APBN 2018,”tutur Taufik Buhungo.

Kami, lanjut Taufik menilai ketika aparat penegak hukum sudah mendapat bantuan hibah dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, khawatirnya proses penegakan hukum sudah tak obyektif lagi, sehingga rakyat pun tau bahwa hukum itu tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

“Kejaksaan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, berhasil mengungkap 10 kasus besar di Gorontalo, namun berbeda halnya dengan polda Gorontalo,”ucap Taufik.

“Laporan kami soal SAPI dari tahun 2017 bulan september sampai hari ini prosesnya mandek, persoalan di balai sungai, balai jalan, penangkapan sianida 2016 sampai hari ini juga belum bisa diselesaikan,”tambah Taufik.

Pihaknya berharap agar Kejaksaan konsisten untuk memproses laporan mereka nanti, dan menurutnya ini adalah kasus yang terbesar kedua dari kasus pembebasan lahan jalan GORR.

“Menurut kami ini adalah kasus terbesar kedua setelah GORR, karena melibatkan banyak petinggi baik dipemda maupun di instansi lain terkait pembangunan itu.”harap taufik.

Ia juga menambahkan, bahwa apa yang dilakukan oleh para aktivis adalah sebuah bentuk perhatian dan suport terhadap intistusi penegak hukum di provinsi Gorontalo.

Menanggapi tudingan tersebut pihak Polda Gorontalo tidak menanggapi. Kapolda Gorontalo melalui Kabid Humas AKBP Wahyu Tricahyono SIK yang dikonfirmasi via Whatsapp hanya tak memberi penjelasan. Melalui WA-nya Wahyu mengatakan :

“Saya mau jelasin tapi saudara belum bersertifikasi…padahal sebagai wartawan selayaknya memiliki uji kompetensi wartawan..shg dalam penulisan berita tahu etika jurnalistik dan UU keterbukaan informasi publik…,”(***Rollink).