Makassar Recover

Pemkab bantaeng

Arogan Terhadap Nasabah, Aktivis Minta BRI Pusat Menonaktifkan BRI Unit Banyorang

  • Bagikan

Bantaeng, suaralidik.com – Banyaknya keluhan warga Bantaeng Sulsel terkait buruknya pelayanan penerima Bantuan Sosial, Bantuan Presiden (Banpres) BPUM di salah satu unit BRI Banyorang Kabupaten Bantaeng. Aktivis Pemerhati Sosial, Rusdi minta ketegasan BRI pusat untuk menonaktifkan BRI unit Banyorang.

Pasalnya, semenjak Bantuan Permodalan Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 tahap pertama dari pemerintah pusat di salurkan melalui Bank BRI.

Pemkab bantaeng

Menurut infomasi yang diterima media suaralidik.com, banyaknya warga yang belum bisa mencairkan bantuan di masa pandemi tersebut, karena pelayanan yang buruk serta tidak adanya kejelasan dari pihak Bank terkait mendapat kecaman keras dari aktivis Bantaeng tersebut.

“Pihak bank jangan semena-mena melontarkan kata kasar kepada masyarakat seolah-olah mereka bukan di gaji oleh masyarakat yang mewajibkan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan nasabah,” ucap Rusdi yang merupakan Aktivis Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO).

Rusdi juga menambahkan, sebagai orang berpendidikan tidak sepatutnya mereka melontarkan kata Kasar kepada masyarakat yang datang mempertanyakan pembagian Nomor antrian, dan mereka tidak sadar bahwa gaji mereka yang terima adalah dari uang masyarakat.

“Kata-kata kasar dan penuh emosional tidak seharusnya dilontarkan oleh seorang Sekuriti tersebut kepada masyarakat yang ingin mempertanyakan kejelasan bantuan tersebut yang sudah beberapa bulan belum bisa diterima oleh masyarakat. Padahal jelas mereka memang penerima BPUM berdasarkan informasi melalui sms dari BRI pusat maupun lewat eform.bri.co.id,” cetusnya.

Rusdi juga berharap agar dapat perhatian khusus dari pihak BRI pusat terkait arogansi yang diterima oleh masyarakat, dan nama BRI sendiri akan rusak karena keteledoran pelayanan oknum tidak beretika tersebut.

“Ini wajib menjadi perhatian khusus dari pusat sebelum masalah ini mengancam kepercayaan publik terhadap Bank tersebut, yang salah ya wajib di pecat kalau tidak nonaktifkan saja dari pada masyarakat mendapatkan pelayanan buruk seperti ini terus menerus,” tandas Rusdi.(KML)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *