Aspekindo Desak Pemkab Bulukumba Putuskan Kontrak ke Rekanan

oleh
Tahap II Pembangunan Gedung DPRD Bulukumba Dilanjutkan.

Babak Baru Polemik Tahap II Pembangunan Gedung DPRD Bulukumba

Tahap II Pembangunan Gedung DPRD Bulukumba Dilanjutkan.

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Babak baru polemik tahap dua pembangunan gedung DPRD kabupaten Bulukumba kembali bergulir setelah DPRD melalui komisi C mengelurkan hasil hearing terhadap ULP Pokja beberapa waktu lalu. Rekomendasi itupun saat ini telah dilayangkan ke pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba.

Dalam rekomendasi DPRD ke Pemkab, dijelaskan proses lelang pekerjaan pembangunan gedung DPRD tahap dua telah terjadi penyimpangan prosedur dan pelanggaran dalam persaingan proses tender.

Ketua DPK Aspekindo Bulukumba, Iful H Saing.

Dewan Pimpinan Kabupaten Asisosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (DPK Aspekindo) juga melayakan protes keras mendesak Pemkab Bulukumba untuk menindaklanjuti hasil hearing atau rekomendasi yang dilayankan DPRD. Pihaknyapun akan segera melakukan pengaduan ke LKPP dengan menjadikan rekomendasi tersbut sebagai bukti lampiran.

“Aspekindo mendesak Pemkab Bulukumba untuk menindak lanjuti rekomendasi DPRD Bulukumba, bahwa proses lelang pekerjaan pembangunan gedung tahap 2 telah terjadi penyimpangan prosedur dan pelanggaran persaingan sehat,” ujar ketua DPK Aspekindo, Iful H Saing kepada Suaralidik.com, Jumat (15/9/17).

Selain itu, Aspekindo juga menekankan Pemkab untuk menghentikan atau melakukan pemutusan kontrak terhadap rekanan PT. Jonjoro Panrita Kampong yang kini lanjut dan tengah mengerjakan pembangunan gedung tahap dua DPRD.

“Berdasarkan SSUK dan Pepres No. 4/2015 Pasal 93 bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila Pengaduan tentang Penyimpangan Prosedur dan pelanggaran persaingan sehat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yg berwenang,” terang Iful.

Dalam hal ini, lanjutnya yang berwenang dimaksud adalah APIP (Inspektorat) sesuai surat (resume) yang disampaikan pada Komisi C dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh komisi C dengan LPJK SulSel, tertuang pada rekomendasi hasil hearing.

“Rekomendasi itu akan saya jadikan pertimbangan untuk pengaduan ke LKPP,” ucap Iful.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki membenarkan bahwa telah melayangkan surat rekomendasi ke Pemkab sesuai hasil hearing komisi C yang menyebut ULP Pokja melakukan kesalahan.

“Iya hasil rekomendasi komisi C bahwa sesuai hasil hering Pokja itu salah” katanya.

Hal tersebut juga sesuai surat dari Inspektorat Kabupaten mengenai klasifikasi, “Surat dari Inspektorat bahwa Pokja salah menggunakan BG004 padahal harusnya BG009. Begitu pula hasil konsultasi komisi C pada LPJK sulsel mengatakan pokja salah mengunakan bg004,” tandas Hamzah Pangki. (Indra/ Ar)