Aspekindo Nilai Fungsi Pengawasan DPRD Bulukumba Lemah Soal Tahap II

oleh
Pembangunan Tahap II Gedung DPRD Bulukumba.

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (DPK Aspekindo) Bulukumba, Iful H Saing mempertanyakan fungsi pengawasan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba terkait proses Tahap dua pembangunan gedungnya yang baru.

Ketua Aspekindo Bulukumba, Iful H Saing memperlihatkan beberapa dokumen, termasuk rekomendasi DPRD ke Pemkab yang dinilainya tidak substansi.

Kali ini bukan lagi mengenai proses pemenang tender yang disoal, melainkan mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD yang dinilainya lemah terhadap pembangunan tahap dua yang menelan anggaran Rp.4,8 Miliar itu.

“Sudah bukan rahasia umum kalau pemenagan tender yah, itukan jelas-jelas salah. Bahkan Inspektorat dan ketua DPRD saja mengakui itu salah dengan menggunakan BG004 padahal harusnya BG009 terkait persyaratan sub klasifikasi bidang,” kata Iful kepada Suaralidik.com, Senin (16/10/17).

Bukan tanpa alasan lanjut Iful, ditambah dengan beberapa hal lainnya seperti surat rekomendasi hasil hearing komisi C dengan Pokja yang baru-baru ini dilayangkan DPRD ke Pemkab Bulukumba jauh dari substansi. Berbeda dari hasil hearing dan surat inspektorat.

“Saya melihat tidak ada ketegasan dari DPRD pada rekomendasi yang dilayangkan ke Pemkab. Padahal yang kemarin paling menggebu-gebu teriak salah adalah ketua DPRD. Ini ada apa?,” tambahnya.

Selain itu Iful juga mengungkapkan beberapa kejanggalan yang dutemukan pihaknya pada proyek yang dikerjakan PT. Jonjoro Panrita Kampong selaku pemenang tender menyebut, kejanggalan persyaratan penggunaan alat serta bahan konstruksi tidak sesuai dengan data bestek dan gambar di RAB.

“Pada hasil data dari persyaratan kualifikasi, yaitu fasilitas/peralatan melaksanakan pekerjaan menggunakan beberapa alat seperti, Batching Plant, Truck Mixer, Concrate Pump, concrete Vibratoe, Bar Cutter, Bar Bender, Dump Truck, Generator Set, Las, Sacffolding, itu tidak ada. Sementara dari yang saya lihat juga itu mereka gunakan adalah besi polos padahal seharusnya besi ulir,” ungkap Iful.

Belum lagi pembicaraan yang sedang gencar, pelaksana proyek sudah 3 kali dapat teguran oleh konsultan pengawas mengenai penggunaan bahan konstruksi besi berbeda dari perancangan awal yang harusnya menggunakan besi ulir, sedangkan yang dipakai besi polos.

“Saya punya gambarnya. Inikan dikhawatirkan jangan sampai baru beberapa waktu selesai pengerjaan, gedungnya sudah goyang, kan diperbaiki lagi, kan sama saja boros anggaran lagi. Kita berbicara konstruksi, pengalaman saya tentu lebih kuat besi beton ulir dari pada yang polos, karena yang ulir itu memiliki ketahanan tekan minimal 400 Mpa, sedangkan yang polos hanya memiliki ketahanan terhadap tekanan minimal 240 Mpa itu untuk daya puntir,” tandas Iful.

Sementara, menanggapi hal tersebut ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamza Pangki tak berkomentar banyak, dirinya hanya mengatakan telah memerintahkan komisi C untuk kembali melakukan hearing.

“Sudah mi dipanggil oleh komisi c cuma dia tidak bawah data datanya termasuk desain gambar jadi dipanggil lagi minggu depan ini,” singkatnya saat dikonfirmasi. (Ar/ )