Awasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pemkab Gorontalo Dan Kejaksaan Launching Aplikasi Jaga Desa

oleh -
Foto :Kajati Gorontalo, Kajari Limboto, Bupati Gorontalo, Kapolres, Wakil Ketua DPRD Kabgor saat melaunching aplikasi Jaga Desa, digedung Davit-Tony, Kamis 14/03/2019.(foto Irfan humas).

Gorontalo, Suaralidik.com – Dalam rangka mengawasi pengelolaan keuangan desa, pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negri Limboto melaunching aplikasi Jaga Desa (Jaksa Menjaga Desa Sejahtera), digedung Davit-Tony kecamatan Limboto, Kamis 14/03/2019.

Kepala Kejaksaan Negri Limboto (Kajari) Dr Supriyanto SH MH pada sambutannya menjelaskan, aplikasi Jaga Desa merupakan gagasan dari Bupati Gorontalo, Kejaksaan dan Kapinca BRI Limboto agar pengelolaan keuangan desa dapat dimonitor.

Kejari mengakui, selama ini pihaknya sering mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa dinilai sering disalah gunakan serta salah sasaran.

“Sehingganya kami selaku aparat penegak hukum harus mengambil bagian dalam problematika ini, sebab kami hadir untuk melaksanakan dan menghentikan itu.”kata Kajari.

Merut Kajari, aparat penegak hukum yang berprestasi disuatu daerah bukan karena berapa banyak memenjarakan orang, namun bagaimana caranya tak ada orang masuk penjara karena korupsi.

“Tapi kita juga harus lihat dilapangan, benar tidak tak ada penyimpangan, dan itu kondisi yang dibangun oleh presiden saat ini.”tutur Supriyanto.

Kejari menambahkan, dalam aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur diantaranya, fitur perencanaan, penggunaan, pelaporan hingga pengeluaran akan dimonitor oleh aplikasi Jaga Desa.

Ditempat yang sama Bupati Gorontalo Prof Nelson Pomalingo mengatakan, aplikasi ini merupakan terobosan terbaru untuk menjaga dana desa agar tepat sasaran.

“Jika dilihat dana desa setiap tahunnya terus berkembang, sehingga perlu adanya pengawasan yang super ketat.”kata Bupati.

“Sehingga hal-hal yang negatif dalam penggunaan dana desa terdeteksi sejak awal dan dapat dicegah sejak awal pula,”tutur Nelson.

Kejati Gorontalo Dr Firdaus Dewilmar SH MH juga menjelaskan, aplikasi ini merupakan salah satu cara pihak kejaksaan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi. Sehingga penggunaan anggaran dana desa tepat sasaran dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat desa.

“Ini sebagai salah satu wujud, pelaksanaan zona Integritas wilayah bebas korupsi dengan target tata kelola pemerintah desa yang bersih dan melayani,”terang Kejati.

“Mengingat desa merupakan salah satu pilar pergerakan ekonomi didaerah, provinsi, hingga tingkat nasional.”sambung Firdaus.

Sehingga otomatis aparat yang mengawasi khususnya kejaksaan dapat langsung mendeteksi serta turun ke lapangan untuk mengecek jika ada permasalahan.

“Jadi ,aplikasi Jasa Desa ini merupakan satu aplikasi digitalisasi dan mungkin yang pertama di seluruh Indonesia,”jelas Kajati.

Hadir pada launching, Wakil Ketua DPRD Kabgor, Kapolres, Dandim yang diwakili, Danyon 713 Satya Tama yang diwakili, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Perwakilan Ombutsman, Kepala pengadilan Limboto yang diwakili, Kapinca BRI Limboto, pimpinan OPD, Camat, Kades dan Aparat Desa sekabupaten Gorontalo.(***Rollink).