Berbuntut Panjang, Soal Pemalsuan Tanda Tangan Jadi Ramai Di Boltim

oleh
Foto : Wakil Bupati Boltim Drs. Rusdi Gumalangit

Suaralidik.com, Boltim – Persoalan yang berbuntut panjang terkait dengan adanya dugaan upaya tindak pidana korupsi menyangkut pemalsuan tanda tangan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif Dana Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp.15.750.000.00, di Desa Motongkad Kabupaten Bolang Mongondow Timur (Boltim).

Kondisi ini banyak mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan terhadap Kepala Desa (Sangadi) Desa setempat terutama Pemerintah Daerah.

Dalam status dugaan, Rusdi Gumalangit Wakil Bupati (Wabup) Boltim, menanggapi hal demikian mengatakan bahwa informasi yang dirangkum dana tersebut dicairkan, namun tidak digunakan untuk kegiatan PKK, melainkan di transfer kembali ke Kas daerah.

“Dana itu dicairkan tapi tidak digunakan, sehingga dikembalikan ke kas daerah,” tanggapanya kepada sejumlah media pada Rabu pekan lalu.

Dirinya mengatakan, dalam hal ini ia sudah meminta Inspektorat agar melakukan pemeriksaan terkait dana tersebut.

“Saya meminta Inspektorat sebagai pemeriksa keuangan daerah melakukan pemeriksaan dugaan penggelapan dana PKK Desa Motongkad Induk,” kata Gumalangit, saat ditemui diruangannya.

Namun, setelah dilakukan langkah mediasi pada Jumat belum lama ini di Kantor Kecamatan, Bendahara LPM, Masita Manoppo menuturkan Sangadi, Sekdes dan lainnya yang terlibat dimasalah ini tak bisa membantah lagi, sebab pihaknya kantongi data.

“Ada 100 lembar lebih data LPJ fiktif DD, ADD tahun 2017. Itu dananya diatas 160 juta rupiah,” tukasnya.

Sementara, Sangadi Desa Motongkad, Rahmat Mokoagow menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga masyarakat.

“Saya minta maaf kepada masyarakat karena sudah lalai dan tak teliti dalam bekerja,” singkatnya.

Dihadapan masyarakat ia juga berjanji akan merinci semua penggunaan DD, ADD tahun 2017 senilai 1,1 milyar rupiah tersebut sesuai permintaan masyarakat lewat kesepakatan hasil rapat.

“Kami siap merinci kembali penggunaan anggaran desa dengan waktu 3 hari kemudian, siap paparkan dihadapan masyarakat hasilnya,” tutur Mokoagow.(kemal)