Besok Bupati Pangkep Akan Berbicara Di Indonesia Development Forum

oleh
Bupati Pangkep Menjadi Salah Satu Pembicara Di Indonesian Development Forum

Pangkep, Suaralidik.com – Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) H.Syamsuddin Hamid,SE di jadwalkan akan menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional, Indonesia Development Forum (IDF) pada tanggal 10-11 Juli 2018 besok, dengan mengusung tema “Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago”, dan merupakan kelanjutan dari IDF 2017 yang bertema “Fighting Inequality for Better Growth”. membahas bagaimana mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, mengingat banyak hal yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam setahun terakhir ini.

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta ini merupakan program Kementerian PPN / Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) akan menampilkan paparan dari para ahli dan akademisi, IDF 2018 juga membuka peluang bagi pemangku kepentingan untuk menonjolkan cerita sukses di tingkat lokal yang dapat diadopsi di skala nasional guna mencari terobosan baru dari para ahli dan akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri, mengenai kemiskinan dan disparitas yang telah diuji di komunitas, sehingga menjadi pembelajaran dan insipirasi bagi daerah lain.

Kehadiran Pemkab Pangkep, dalam hal ini Bupati Pangkep, Syamduddin Hamid, diharapkan dapat menginspirasi daerah lain dalam mengembangkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kepulauan. Sehingga tergambar secara jelas upaya pemkab Pangkep dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah kepulauan.

Begitupun sebaliknya, Pemkab Pangkep dapat mengadopsi inovasi daerah lain yang cocok dan sesuai untuk diterapkan di Kabupaten Pangkep.

“Kita akan sampaikan bebepara program inovatif seperti perahu sehat pulau bahagia (inisiasi dinas kesehatan ), kelas perahu (inisiasi dinas pendidikan) serta “GERTAK” (dinas kependudukan dan pencatatan siipil ),” ungkap Syamsuddin,” kata Syamsuddin.

DF 2018 mengangkat tujuh sub tema besar. Pertama, Pengembangan Pusat Pertumbuhan: Tantangan dan Praktik Baik. Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), pemerintah telah membangun pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa. Forum ini menjadi sangat penting untuk mencari upaya-upaya mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Kedua, Upaya Mengurangi Kesenjangan Daerah Tertinggal dan Perbatasan. Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di timur Indonesia. Dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal, dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.

Ketiga, Perbaikan Pelayanan Dasar untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Keempat, Memanfaatkan Potensi Ekonomi Digital untuk Mendorong Pembangunan Daerah. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing dan modernisasi ekonomi, menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial, serta mampu mengurangi kemiskinan. Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah.

Kelima, Penguatan Konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik, disertai keterkaitan dengan daerah-daerah di sekitarnya (terluar, tertinggal, dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah. Keenam, Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah, permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

Ketujuh, Pengoptimalan Sumber Pendanaan Pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun non-APBN (seperti skema PINA dan KPBU). Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan lainnya yang belum optimal dan sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, forum ini sangat diperlukan untuk mengelaborasi strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan. (86-KP)