BKPP Bolmong Ikuti Rakornas Sinergitas Penegakan Hukum bagi PNS

oleh
Kepala bidang disiplin fasilitas, profesi, dan informasi aparatur saat menghadiri Rakornas Sinergitas Penegakan Hukum bagi PNS
Photo Kepala bidang disiplin fasilitas, profesi, dan informasi aparatur saat menghadiri Rakornas Sinergitas Penegakan Hukum bagi PNS

BOLMONG, Suaralidik.com – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab Bolaang Mongondow Kamis (09/13) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih. Rakor ini dilaksanakan oleh lintas Kementerian dan lembaga yakni BKN, Menpan RB serta Kementerian Dalam Negeri, yang bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Kepala BKPP melalui Kepala Bidang Disiplin Fasilitasi, Profesi dan Informasi Aparatur, Abdussalam Bonde mengatakan bahwa hasil Rakor ini akan dijadikan rujukan bagi Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menindaki PNS yang terlibat kasus penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dengan putusan Inkrah secara hukum, harus dipecat dari status pegawai negeri sipil.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menilai masih banyaknya PNS terlibat korupsi yang tetap berstatus aktif lantaran adanya surat edaran Kemendagri pada 29 Oktober 2012. Menurut Tjahjo, surat tersebut seolah membolehkan para PNS terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

“Ini kesalahan Kementerian Dalam Negeri titik. Karena apa? Karena ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang isinya memang tidak mengharuskan pemda provinsi, kota, kabupaten memberhentikan dengan tidak hormat”, ujar Tjahyo Kumolo.

Ia menyatakan, surat edaran tersebut telah dicabut dan sudah dikeluarkan Surat Edaran baru Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, penerbitan surat edaran yang dikeluarkan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien.
“Ini semata-mata Pemerintahan bapak Jokowi dan Jusuf Kalla ingin membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi dan upaya untuk memperkuat otonomi daerah”, tuturnya

“Termasuk di dalamnya membangun sistem pemerintahan yang bersih,” sambung Tjahjo.
Kegiatan Rakor tersebut dihadiri seluruh Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota se-indonesia. (***is)