Botubarani Jadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

oleh

Pencanangan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Bupati Hamim Pou,(foto AKP).

Gorontalo, Suaralidik.com – Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone resmi dicanangkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Bupati Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) Hamim Pou, di lokasi wisata Hiu Paus Desa Botubarani, Jumat 30/11/2018.

Pencanangan Desa Botubarani sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang pertama kalinya di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bonebol itu, dihadiri langsung Asisten Deputi Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi Maluku, Dewi Mulya Sari.

Bupati Bonebol Hamim Pou mengatakan, pencanangan Desa Sadar Jaminan Sosial itu sesungguhnya adalah langkah positif pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Dimana di dalamnya pemerintah daerah itu bertanggungjawab melindungi dan mengayomi masyarakat termasuk dalam pelayanan sosial, termasuk dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, Pemkab Bonebol sendiri, tahun 2018 ini telah mendaftarkan sekaligus membayarkan dan menanggung premi iuran untuk pekerja sektor informal sebanyak 8.250 orang untuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

”Tahun depan kita targetkan 20 ribu lagi yang akan kita daftarkan warga Bonebol di BPJS Ketenagakerjaan,”kata Hamim Pou.

Dia menambahkan, kenapa warga Bonebol harus didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan? Karena pemerintah daerah sadar, tidak semua perusahaan menjaminan para pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Jangankan perusahaan, pekerja-pekerja mandiri saja, apakah dia nelayan, pembantu rumah tangga, petani, tukang batu, tukang kayu, dan buruh harian lepas tidak ditanggung.

Sementara mereka tidak aman saat bekerja dan ketika mengalami kecelakaan kerja mereka tidak ada tabungan maupun simpanan uang untuk mengobati penyakitnya. Nah, inilah salah satu yang menjadi pemikiran pemerintah daerah untuk mendaftarkan mereka sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Iurannya pun pemerintah daerah tanggung sepenuhnya lewat APBD.

”APBD yang kita kelola itu adalah uang rakyat, maka tidak ada salahnya kita menyisihkan anggaran untuk perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada warga kita,”ujar Hamim.

Apalagi lanjut dia, iuran maupun preminya hanya sebesar Rp16.800 perbulannya. Lebih mahal harga rokok satu bungkus.

”Maka, alangkah pelitnya kita pemerintah daerah kalau tidak menyisihkan seharga satu bungkus rokok untuk perlindungan jaminan sosial kepada setiap warga maupun pekerja sektor informal yang ada di Bonebol,”tandas Hamim Pou.

Namun demikian, kedepannya Hamim berharap ada kesadaran dari warga sendiri menjadi peserta mandiri, karena iuran BPJS Ketenagakerjaan hanya kecil, yakni sebesar Rp16.800 setiap bulannya.

Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan lanjut Hamim, salah satu bentuk ihtiar pemerintah daerah untuk melindungi warganya, terutama untuk memberikan ketenangan kepada setiap pekerja sektor informal dimana pun melakukan aktivitasnya.

“Saya berharap program ini hingga berakhir masa jabatan saya atau penerus saya kedepannya bisa melanjutkan dan membayarkan premi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat ini secara terus menerus lewat APBD. Tapi disaat yang sama, masyarakat juga harus sadar bahwa alangkah lebih bagus lagi kalau mereka ikut secara mandiri, tidak berharap terus-terusan kepada Pemda,”tutur Hamim Pou.

Pantauan di lokasi pencanangan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut, turut dihadiri Ketua TP. PKK Lolly Hamim Pou, Wakil Ketua TP. PKK Ulfa K. Wartabone, Sekda Ishak Ntoma, dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Bonebol, serta ribuan warga di Kecamatan Kabila Bone,(***Fan).