BPJS; Makin Memiskinkan

oleh

Kisruh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), mulai di berlakukan per tanggal 1 Januari 2014 dan Undang-undang Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Menui kontra di berbagai kalangan.

Aktivis Ormas dan Lembaga Ekstra Kampus, Fron Pembela Rakyat (FPR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiawa Muhammadiyah (IMM), di Bulukumba Senin, 11-04-2016 melakukan aksi di berbagai titik di Kabupaten Bulukumba, aksi protes akan pelaksanaan jaminan sosial. Sala satu peserta aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa “sejak di berlakukannya program pemerintah BPJS ini, tidak kemudian terjadi pelayanan pelayanan maksimal, itu terealisasi dengan masih banyaknya pasien di Rumah sakit tidak mudah mendapatkan kamar perawatan, bahkan sering terjadi penolakan bagi pasien yang hanya menggunakan kartu jaminan kesehatan, masyarakat masih sulit mengakses obat di rumah sakit, bahkan kerap di mintai tebusan resep di apotik jika hendak mengambil obat. apalagi saat ini, pemerintah menaikkan lagi tarif iuran BPJS tanpa sosialisasi yg maksimal, dan dengan kenaikan harga Iuran BPJS ini akan menjadi cambuk kesensaraan bagi rakyat. Kami menduga. program BPJS ini hanya di jadikan lahan bisnis bagi investor bagi mereka yang tergabung dalam ruang lingkup BPJS”,- Muh. Ashar, Teriaknya.
Dalam aksi protes ini, demonstran menggugat dan menolak dengan pernyataan sikapnya:
1. Jaminan Sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk menyelengarakannya telah di alihkan menjadi tanggung jawab sosial dengan kewajiban tiap-tiap orang membayar iuran yang besarannya sesuai dengan mamfaat yang akan di peroleh yang akan menghilangkan tanggung jawab negara.

2. Diskriminasi dan pembedaan pelayanan yang di sesuaikan dengan nilai kontribusi (kelas di Rumah sakit), merupakan bukti penggunaan prinsif leberalisme/kapitalisme yang mendiskriminasikan rakyat.

3. Penerima bantuan iuran (PBI) bagi masyarakat yang di nilai miskin berpotensi menjadi lahan korupsi bagi pejabat

4. Untuk kebutuhan PBI, Negara seharusnya mengeluarkan anggaran minimal 16 Triliun per bulannya, atau sekitar 180 Triliun Rupiah per tahunnya, tapu dalam kenyataannya pemeruntah hanya menganggarkan sebesar 16 Triliun untuk satu tahunnya di 2014, di sini pemerintah menunjukkan inkonsistensi yang tidak konsekwen terhadap Undang-undang yang sudah di tetapkan.

Tuntutannya,
1. Tolak undang-undang neolib SJSN/BPJS karena anti Pancasila dan UU 1945

2. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945, agar kekayaan yang melimpah kita miliki di kelola oleh negara dan di peruntukkan untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat

3. BPJS makin memiskinkan, maka Kembalikan Jamkesda.

Anto Lidik
IMG-20160411-06267_editIMG-20160411-06264