BPJS Regulasi legal meras rakyat

oleh -

Lidik news : BPJS yang saat ini jadi sorotan sejumlah aktivis hal ini juga ditanggapi serius oleh segenap pengurus DPW LSM LIDIK SULSEL Imran Hasan mengatakan bahwa BPJS adalah satu cara merampas uang rakyat dengan cara yang dilegalkan.

bpjs sulsel
BPJS Kesehatan

Terlebih lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No.19 tahun 2016 maka besaran iuran peserta Mandiri BPJS Kesehatan mengalami kenaikan sbb :

SMKN 1
  • Kelas I semula Rp.59.500,- menjadi Rp.80.000,-
  • Kelas II semula Rp.42.500,-Menjadi Rp.51.000,-
  • Kelas III semula Rp.25.500,- Menjadi Rp.30.000,-
  • Termasuk yg Jamkesda dari Rp 19.225 menjadi Rp 23.000

Kenaikan iuran tersebut berlaku mulai April 2016.hal ini akan dianggap wajar jika mengundang reaksi banyak pihak  dikalangan masyarakat demikian tutur dari pengurus LSM LIDIK SULSEL .Respon dari fihak lain selaku pemerhati senada dengan itu teriakan dan seruan nitizen di media sosial juga berharap agar BPJS diboikot tutur Andi Kahar Muda.
Bupati Gowa sedang menghimpun kekuatan untuk melakukan judical review
Reaksi sosial lainnya tampak Di daerah bulukumba ( sulsel ),yang kabarnya akan berunjuk rasa  tutur ka biro hukum DPW LSM LIDIK SULSEL ( Biro lidik sulsel)