BPMPD Wajo Gelar Bimtek Transparansi Perencanaan Pengelolaan Barang dan Jasa

oleh
Bimtek tranparansi perencanaan pengelolaan barang dan jasa dana desa serta pengawalan dan penegakkan hukum BPMPD Kabupaten Wajo

WAJO,SUARALIDIK.com— Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Wajo melaksanakan \ bimbimgan teknik (bimtek) tranparansi perencanaan pengelolaan barang dan jasa dana desa serta pengawalan dan penegakkan hukum.

Bimtek tranparansi perencanaan pengelolaan barang dan jasa dana desa serta pengawalan dan penegakkan hukum BPMPD Kabupaten Wajo

Bimtek yang bertemakan pencegahan penegakan hukum penggunaan dan pengelolaan dana desa di kabupaten Wajo di laksakan sejak hari Kamis,18-21 Mei 2017 bertempat di hotel Grand Asia Makassar itu telah memasuki hari ke tiga kegiatan itu di ikuti oleh Kepala Desa dan perangkat desa se Kabupaten Wajo dan sebelumnya di buka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo, Dr. Firdaus Perkesi.

Dalam kegiatan itu BPMPD menghadirkan beberapa pemateri yang berkompeten di bidang nya masing-masing di antaranya Team dari Kejaksaan Negeri Sengkang,Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta dan Kabid Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Wajo, Andi Syamsul Bachri mengatakan tujuan di laksanakannya bimtek tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan barang dan jasa di desa.

Selain itu bimtek juga sebagai bagian dari upaya memujudkan penyelenggaraan profesional dan akuntabel” tutur Andi Syamsul Bachri, sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sengkang, Ari Canra, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan desa khususnya dana desa di harapkan di kelolah sesuai dengan mekanisme hukum yang ada sehingga dapat di manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat demi kemajuan pembangunan desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dana yang di kelolah harus transparan dan di jalan kan sesuai adanya kesalahan admistratif tehnik yang berujung pada kerugian negara. (RUSLI/RED2)