Bupati Boltim Apresiasi Pengurus TP PKK Kabupaten Boltim

oleh
Bupati Boltim Sehan S Landjar, SH, saat mrmberikan sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi dan Konsultasi TP PKK Kabupaten Boltim
Photo : Bupati Boltim Sehan S Landjar, SH, saat mrmberikan sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi dan Konsultasi TP PKK Kabupaten Boltim

BOLTIM – suaralidik.com, Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat koordinasi dan konsultasi di Aula Sanggar Kegiatan Belajar Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kamis (29/11). Rapat yang dipimpin langsung Ketua TP PKK Boltim Ny Nursiwin Yunus Dunggio dan wakil ketua TP PKK Boltim Ny Titiek Susanti Mamonto, dibuka secara resmi oleh Bupati Sehan Landjar SH selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Boltim.

Ketua TP PKK Boltim Ny Nursiwin Yunus Dunggio mengatakan, pelaksanaan rakor bertujuan untuk menjalin komunikasi dan konsultasi antara dewan pembina TP PKK Kabupaten dan pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan desa mengenai program kerja dan kemitraan. “Rakor hari ini menghadirkan seluruh pengurus diantaranya 30 orang pembina, 28 orang pengurus kabupaten, 49 orang pengurus kecamatan dan 560 orang pengurus TP PKK desa. Total keseluruhan berjumlah 677 orang,” terangnya.

Dijelasnya, meskipun mengalami kesulitan untuk melaksanakan sejumlah program karena belum mendapat alokasi dana operasional pada tahun 2018, namun TP PKK kabupaten bisa melaksanakan sejumlah kegiatan diantaranya HKG PKK dan Jambore kader Jumbara PKK. “Rakor hari ini juga dilaksanakan dengan dana mandiri. Insya Allah tahun 2019, kami TP PKK Kabupaten mendapat topangan dana karena ada beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan,” harapnya.

Sementara, Bupati Boltim Sehan Landjar SH menyampaikan apresiasi kepada Ketua, Wakil ketua dan pengurus TP PKK Kabupaten yang semangatnya tidak pernah pudar walaupun belum mendapat anggaran karena terkendala aturan. “Salut kepada pengurus TP PKK Kabupaten walaupun tidak ada anggaran aktivitas TP PKK Kabupaten tidak pernah berhenti,” puji Bupati.

Bupati mengungkapkan belum dianggarkannya operasional untuk TP PKK Kabupaten karena terkendala berubah-ubahnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sudah semestinya, kata Bupati, sebagai mitra kerja, TP PKK yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga harus mendapat anggaran. “Untuk tahun 2019 sudah dibolehkan penganggarannya, Saya sudah menyiapkan anggaran operasional untuk TP PKK Kabupaten sejumlah 600 juta rupiah,” jelasnya.

Bupati menambahkan, meskipun TP PKK Kabupaten dan Kecamatan tidak mendapat dana operasional, namun TP PKK desa tahun 2018 diberikan anggaran cukup besar dengan total Rp 4 Milyar di 80 desa lewat dana desa sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran itu. “Kita akan evaluasi tim penggerak PKK yang ada di setiap desa karena pada tahun 2018 tidak kurang dari 50 juta sampai dengan 70 juta anggaran PKK di setiap desa, akan dievaluasi kinerjanya apakah program yang mereka buat dari anggaran tersebut ada multiplayer effectnya atau tidak,” kata Bupati.

Bupati menegaskan, desa yang tidak jelas programnya akan di alihkan anggarannya ke desa yang telah melaksanakan program inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat di desanya. “Untuk saat ini akan dievaluasi ketat. Coba lakukan inovasi, karena anggaran yang disiapkan tidak serta merta akan didapat TP PKK desa sebab akan dilihat dulu apa yang dilakukan pada tahun 2018. Kalau tidak jelas akan ditahan dan dialihkan ke desa yang betul-betul melaksanakan program yang bermanfaat,” tegasnya.

Bupati juga menghimbau, agar pengurus TP PKK di desa turun melihat masyarakatnya, bagaimana keadaan kehidupan mereka, siapa dan berapa KK yang perlu bantuan karena hidup berkekurangan. “Karena mereka ini yang perlu diberdayakan sehingga akan menjadi produktif dan inovatif,” tandasnya. (***bob/TUP HUMAS & PROTOKOL)