Bur Bongkar Pasang Kadus Secara Sepihak, Tanpa Musyawarah Di Galesong

oleh
Hairuddin Buang (Kadus Romang Sapiria) yang dipecat oleh Burhanuddin (Bur) Kades Pa'rasangan Beru.

SUARALIDIK.COM_Takalar, Burhanuddin Selaku Kepala Desa Pa’rasangang Beru Kecamatan Galesong memberhentikan Kadus Romang Sapiria tanpa prosedur dan mekanisme dalam Pemerintahan di Desa.(26/01/2018)

Hairuddin Buang (Kadus Romang Sapiria) yang dipecat oleh Burhanuddin (Bur) Kades Pa’rasangan Beru.

Pasca shalat Jum’at di Masjid Nurul Taufik Romang Sapiria, Kepala Desa yang akrab disapa Burhanuddin menyuruh Imam Dusun naik ke mimbar kemudian mengumumkan pemberhentian Kadus sekaligus mengangkat kadus baru tanpa melakukan rapat bersama BPD selaku penyerap Aspirasi masyarakat dan tentunya Kadus yang akan diberhentikan.

Hairuddin Buang selaku Kepala Dusun yang diberhentikan, menuturkan “Mungkin inilah Imbas dari Politik Praktis Pilkada Takalar kemarin, dan tentunya saya sebagai Kepala Dusun taat atas perlakuan kepala desa sebagai atasan saya,” terangnya ke awak media tim suaralidik.com biro Takalar.

Salah satu Tokoh Pemuda Desa Pa’rasangang Beru Sekaligus Selaku Wakil Ketua BPD Desa Pa’rasangan Beru angkat bicara mengatakan Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian perangkat Desa atau Kepala Dusun sangat tidak elegan dan berwibawa, dimana sebelum pemberhentian dilakukan tidak diadakan rapat dengar pendapat terlebih dahulu terkait kinerja serta masalah yang merugikan masyarakat Desa dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun,” Ujar Herman Sijaya.

Ia menambahkan lagi bahwa dalam hal pemberhentian perangkat Desa/kadus harus sesuai mekanisme sebagaimana yang tertuang dalam UU NO 6 TAHUN 2014 Tentang Desa Pasal 53 yaitu :

Pada Ayat 1 Perangkat Desa berhenti karena:

  1. Meninggal Dunia
  2. Permintaan sendiri
  3. Diberhentikan

Pada Ayat 2 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

  1. Usia telah genap 60 tahun
  2. Berhalangan tetap
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau,
  4. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Dimana diketahui bahwa dari bunyi Undang-Undang diatas sangat jelas bahwa pemberhentian perangkat Desa/Kepala Dusun harus sesuai Mekanisme.

Lampiran Keputusan Pemecatan Tersebut

Sikap yang dilakukan oleh kepala Desa sangat mencerminkan sebagai pemimpin Otoriter atau Arogan seolah-olah Burhanuddin (Kades Pa‚Äôrasangan Beru, Kecamatan Galesong, Takalar) ini adalah Penguasa, yang seenaknya saja mengangkat dan memberhentikan aparat Desa/Kepala Dusun tanpa memperhatikan kearifan lokal serta tidak merujuk pada prosedur serta mekanisme pemberhentian perangkat Desa/Kepala Dusun,”Tegas Herman Sijaya.(redaksi)