Caleg Resmi DCT Masuk Bursa PilKades, Diprotes Masyarakat Bongkudai

oleh
Deliyanti Mamonto, SE Caleg Partai Hanura Boltim
Photo : Deliyanti Mamonto, SE Caleg Partai Hanura Boltim

Boltim – Suaralidik.com, Salah satu Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sulawesi Utara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) nomor urut 5 (lima) Dapil  Sulawesi Utara 4 (empat) , kini mencalonkan diri di pemilihan sangadi (pilsang) Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag, Hal ini sontak menuai sorotan dari masyarakat setempat, Rabu 3/10.

Adalah Deliyanti Mamonto SE. Dikabarkan beberapa waktu lalu ia mencalonkan diri sebagai Bakal Calon (Balon) legislatif dapil Provinsi dan sudah masuk Daftar Calon Tetap (DCT) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim pekan lalu, kini dia mencalonkan diri sebagai bakal calon sangadi (bacasang) di Desa Bongkudai.

Terkait hal ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda), Ikhlas S. Pasambuna saat disambangi media ini mengatakan, pihaknya sudah konsultasi dengan KPU dan Bawaslu Provinsi terkait dengan penetapan DCT.

“Regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah berbeda dengan peraturan KPU dan Bawaslu Provinsi. Kalau dilihat dari Undang-Undang no 6 sampai dengan peraturan Bupati (Perbup), disitu tidak ada yang mengatur bahwa yang bersangkutan tidak bisa masuk dalam daftar Bacasang. Itu dikarenakan statusnya yang masih bakal calon sangadi, yang membatasi itu kecuali saudari Deliyanti Mamonto sudah menjadi Sangadi,” jelas Pasambuna.

Pun demikian lanjut Pasambuna, pihaknya tinggal menunggu keputusan dari partai politik yang bersangkutan.

“Statusnyakan masih calon, terkait penetapan DCT bahwa bersangkutan pada tanggal 2 Agustus telah mengundurkan diri. Kami juga sudah konsultasikan dengan KPU dan Bawaslu, jadi untuk merubah DCT ini harus ada keputusan partai. Kami akan melihat keputusan partai. Pemda hanya melihat surat pemunduran diri yang bersangkutan kepada parpol, kemudian parpol mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian saudara Deliyanti Mamonto sebagai caleg,” urainya.

Iapun mengingatkan “Ketika tidak terpilih namun dilantik, pihak Bawaslu akan memantau dan tentunya ada sangsi pidana kepada yang bersangkutan,” kunci Ikhlas. (***bob)