Cegah Pelanggaran Hukum, Kankemenag-BPN Kabgor Teken MoU dengan Kejari

oleh
Photo : Penandatangan MOU oleh kepala BPN kabgor dan kepala kejaksaan negri limboto, senin (27/08/2018)

GORONTALO, SUARALIDIK.COM – Dalam rangka menghindari berbagai persoalan hukum khususnya perkara perdata, kantor Kementrian Agama (kemenag) bersama Badan Pertanhan Nasional (BPN) kabupaten gorontalo teken Nota kesepahaman Memorandum Of Understanding (MOU)┬ádengan Kejaksaan Negri (kejari) limboto senin 27/08.

Penandatanganan MoU terkait Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) ini digelar didua lokasi berbeda. Untuk Kankemenag Kabgor dilaksanakan diruang aula Kankemenag pada pukul 09.00 Wita, dan kemudian dilanjutkan dengan sosialisai dan dialog bersama.

Kepala Kankemenag Kab. Gorontalo DR. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I saat ditumui awak media usai kegiatan mengungkapkan meskipun produk MoU Hukum Perdata dan TUN sudah lama ada, namun ini masih yang perdana bagi Kankemenag.

“Hal ini baru terjadi kesepakatan antara Kankemenag dan Kejari.meski produk MoU Hukum Perdata dan TUN sudah lama ada. Ini sangat bermanfaat sebagai aparatur sipil negara (ASN), karena menjadi perlindungan hukum bagi ASN khususnya pada hukum perdata. “Ungkap Sabara Karim Ngau

Ia juga menyampaikan bahwa apa yang telah dipaparkan oleh kepala kejari limboto dalam hal penganggaran sangat bermanfaat.

“Pak Kepala Kejaksaan telah banyak memberikan bekal kepada kami tentang bagaimana korupsi dan upaya untuk menghindarinya, tentu ini bagi kami yang bersentuhan langsung baik dalam kegiatan kepada masyarakat maupun dalam hal penganggaran,” urai kepala kankemenag.

Dengan adanya MoU ini dapat membuka wawasan terkait hukum serta kebijakan-kebijakan terkait dengan hukum perdata.

“Masalah hukum perdata dan TUN tidak terkait dengan pidana terkait dengan hal ini misalnya perkawinan, apa bila ada yang menggugat maka bisa disampaikan kepihak Kejari dan bisa diberikan perlindungan hukum,” terangnya.

Sementara untuk penandatanganan MoU antara BPN Kabgor dan Kejari Limboto berlangsung pada pukul 14.00 wita diruang aula BPN labgor.

Kepala BPN Kabgor Fredrik Sos MH mengatakan bahwa banyak hal yang perlu bantuan dan pendampingan dari pihak kejaksaan. Sehingga pelaksanaan kegiatan di BPN dapat berjalan dengan baik. Salah sati contoh dalam hal menacapai target 9.000 sertipikat garatis, hal itu butuh bantuan dari pihak kejari.

“Banyak hal perlu kami meminta bantusn dari pihak kejaksaan terkait sengketa-sengketa pertanahan. Dan hal ini tentunya sangat membantu kami untuk menyelesaikan tugas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Kepala Kejari Limboto Dr, Supriyanto SH,MH menegaskan bahwa penandatanganan MoU hanya khusus dibidang hukum perdata dan TUN yang didalamnya juga masuk bantuan hukum dan bukan untuk pidana.

Ia juga menjelaskan apabila Kemenag, maupun jajaran KUA ,jajaran sekolah, dan BPN terkait pencapaian 9000 sertivikat dalam bentuk pelayanan lainnya, yang mendapat masalah hukum perdata baik itu gugatan perkara di Pengadilan maupun luar pengadilan, kejaksaan sebagai wakil negara bisa mewakili dengan surat kuasa agar penyelesaian hukum perdata bisa terselesaikan.

“Kegiatan yang kami laksanakan, selain penandatanganan nota kepahaman kami juga melakuakan sosialisasi tentang tim pengawalan, pengamanan pemerintah serta pembangunan daerah. politik hukum negara sudah bergeser dari paradigma penindakan kepencegahan, walaupun tidak menaifkan penindakan. Artinya pencegahan yang didepan, penindakan tetap berjalan tapi beriringan. Kami tidak ingin ASN terjebak dalam kasus hukum yang bisa merugikan negara.”tegas kejari yang baru 2 minggu menjabat. (***RDJ)