Copot Dirut PDAM Bantaeng ! Ini Tanggapan Pemerintah

oleh
Aliansi Pemuda bantaeng
Aliansi Pemuda Bantaeng berunjuk rasa di Kantor Bupati Bantaeng, DPRD dan di Depan Kantor PDAM Bantaeng. Rabu 18 Januari 2017

Lidik Bantaeng – Aliansi Pemuda Bantaeng berunjuk rasa di Kantor Bupati Bantaeng, DPRD dan di Depan Kantor PDAM Bantaeng. Rabu 18 Januari 2017 terkait dengan ketersediaan Air Bersih dari PDAM wilayah Bantaeng.

Aliansi Pemuda bantaeng
Aliansi Pemuda Bantaeng berunjuk rasa di Kantor Bupati Bantaeng, DPRD dan di Depan Kantor PDAM Bantaeng. Rabu 18 Januari 2017

Dalam aksi unjuk rasa dengan spanduknya betuliskan “COPOT DIRUT PDAM BANTAENG” mereka juga menyuarakan bahwa rakyat Bantaeng menjerit karena air bersih di bebebrapa wilayah kurang optimal.

Keluhan masyarakat kita sampaikan hari ini kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus mendesak agar direktur PDAM Bantaeng mundur segara dari jabatannya sekarang juga“,Tegas Rusdi,B.S.Pd.I Penanggung Jawab Aksi (Korlap)

Senada dengan Yudha Jaya,Aldi Dg Naba dan Riswanda dalam orasinya mengatakan bahwa dirinya sudah ketiga kalinya melakukan aksi demonstrasi terhadap PDAM dengan keluhan yang sama namun Dirut PDAM hanya mengeluarkan janji-janji bullshit semata.

Peserta aksi unjuk rasa yang diberi nama 181 ini diterima langsung oleh pihak Pemda Bantaeng oleh Andi heri selaku asisten 1 dan Abdul wahab selaku Sekda bantaeng.

Pemda Bantaeng setuju dengan hasil orasi Alainsi Pemuda Bantaeng dan akan segera meneruskan ke Sekda Bantaeng sesuai dengan pernyataan sikap peserta unjuk rasa,Rabu 18/01/2017.

Usai gelar orasi di Pemda Bantaeng,peserta unjuk rasa kembali melanjutkan orasinya di gedung DPRD Bantaeng.

Peserta Unjuk rasa yang diterima langsung oleh beberapa anggota dewan di antaranya muhammad asri, ridwan ridho, muhammad arashy, dan darwis Sepakat bahwa dalam jangka waktu 4×24 jam pihaknya akan segera menindak lanjuti aspirasi pengunjuk rasa.

Pihak DPRD Bantaeng akan mengeluarkan rekomendasi pencopotan Dirut PDAM Bantaeng sesuai mekanisme (prosedur) ke Bupati Nurdin Abdullah.

(ADHE/BCHT)