Dianggap Keliru Oleh AMPD Terkait Pembentukan Pansus Angket, Berikut Penjelasan Jayusdi

oleh

Jayusdi Rivai Aleg DPRD Kabupaten Gorontalo dari fraksi PPP,(foto istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Dituding keliru dalam menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Paduli Daerah (AMMPD), Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Jayusdi Rivai berdalih bahwa yang disampaikan sudah melalui kajian panjang dilingkungan fraksi.

Pihaknya mengingatkan agar AMMPD mengklirkan satu persatu apa yang menjadi tuntutan, salah satunya dasar pencalonan, menurutnya dalam UU dasarnya sudah jelas.

“Dalam UU no 8 tahun 2015 dalam pasal 7 sudah jelas dasar pencalonan, dan terkait laporan dana kampanye menurut UU no 8 PKPU masuk pada bab kampanye, dikatakan ada pasal 47 ayat 3 seharusnya dilihat dulu pasal 1 menyangkut dana kampanye yang masuk hanyalah rekening, dan itu sudah selesai pada tahap penetapan calon oleh KPUD, jadi masuk dalam tahapan pencalonan yang dimaksud dalam UU Pemerinta Daerah mengacu pada pasal 7, tidak menyebut seperti yang mereka sebutkan,” Kata Jayusdi.

Sementara itu terkait tuduhan pemalsuan dokumen, Jayusdi mempertanyakan putusan pengadilan apakah menyangkut pemalsuan dokumen.

“Putusan pengadilan adalah tentang manifestasi yang dikait-kaitkan, kenapa digiring, padahal sudah jelas dalam bab tentang audit dana kampanye yang memutuskan adalah lembaga yang berwewenang, jadi mengherankan itu disebut pemalsuan dokumen, pada wilayah mana itu mengatakan pemalsuan dokumen,”tegas Ketua komisi 1.

Jayuadi juga menambahkan dalam pengadilan, tidak menggunakan UU pilkada maupun PKPU, karena tahapan sengketa hasil pilkada ada mekanisme tersendiri. Bahkan ia juga menganggap bahwa hal ini sengaja digiring untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada.

“Kalau putusan pengadilan berbunyi telah terjadi pemalsuan dokumen itu bisa ditindak lanjuti, ini hanya dikait-kaitkan atau digiring seolah-olah ada pemalsuan dokumen, pihaknya juga meminta untuk mengkaji UU secara utuh bukan sepenggal-sepengal agar tidak terjadi multi tafsir,” tutup jayusdi.(RDJ).