Diduga Korupsi Proyek Abrasi Pantai, Kontraktor Dan PPK Ditahan Kejari Gorontalo

oleh -

Tersangka SP saat digiring petugas kejaksaan kemobil tahanan,(foto Thoger).

Gorontalo, Suaralidik.com – Diduga korupsi proyek abrasi pantai desa Biluhu Tengah Kecamatan Biluhu kabupaten Gorontalo, Kejaksaan Negri (Kejari) Limboto resmi menahan kedua tersangka dengan inisial SP dan AHN, Kamis 02/05/2019.

Kajari Limboto Dr Supriyanto SH MH mengatakan, kedua tersangka SP selaku KPA sekaligus PPK pada proyek abrasi tersebut, dan AHN sebagai pemenang tender diduga merugikan uang negara kurang lebih 339 juta rupiah berdasarkan hasil audit BPKP, dengan nilai proyek senilai 1,5 M.

“Kami telah melakukan penahanan kepada kedua tersangka SP dan AHN, dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek abrasi pantai desa Biluhu Tengah kecamatan Biluhu,”kata Kajari.

“Setelah dilakukan penyelidikan dengan rangkaian pengumpulan alat bukti, maka berkas dan alat bukti telah diserahkan kepada penuntut umum dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan formil maupun materil untuk dilimpahkan kepengadilan,” sambung Kajari.

Tersangka AHM saat digiring petugas kejaksaan kemobil tahanan,(foto Thoger).

Supriyanto menjelaskan, setelah dilakukan verifikasi kembali, penuntut umum berpendapat bahwa kedua tersangka perlu dilakukan penahanan. Karena secara objektif pasal yang disangkakan kepada para tersangka memenuhi untuk dilakukan penahanan.

“Kedua tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU tindak pidana korupsi yang dalam ketentuan dimaksud ancaman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup,”tegas Supriyanto.

“Yang kedua juga mempertimbangkan paktor subjektif, diantaranya bila tak dilakukan penahanan dikawatirkan akan melarikan diri, atau melakukan perbuatan yang sama maupun menghilangkan alat bukti,”lanjut Supriyanto.

Supriyanto menambahakan, proyek tahun 2017 dengan anggaran kurang lebih 1,5 M ini dimenangkan oleh CV Tri Karya Darma dengan direkturnya AHN. Kemudian AHN mengajukan uang muka sebesar 30 persen kepada SP selaku PPK dan dikabulkan sebesar kurang lebih 380 juta dikurangi pajak.

“Setelah menerima uang muka AHN tak segera melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan terus terlambat hingga masa kontra berakhir, hingga terjadi deviasi minus yang tak bisa tertolong lagi,”terang Sapriyanto.

“Kemudian AHM mengajukan perpanjangan kontrak. Berdasarkan pertimbangan SP tak layak lagi untuk dilakukan perpanjangan, akhirnya SP selaku PPK memutuskan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak,”sambung Supriyanto.

Dalam kondisi putus kontrak tersebut AHM tidak bisa menyelesaikan pekerjaan senilai uang muka, setelah dilkaukan pemerikasaan oleh tim Kejari Limboto dibantu tim ahli kontruksi dari UNG hasil pekerjaan dilapangan tak sesuai.

“Meski tidak sesuai dengan uang muka yang dicairnya ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak, sehingga dinyatakan gagal kontruksi,”tutup Kajari Limboto Supriyanto.

Kuasa hukum terduga SP, Yakop Mahmud SH MH mengatakan, pihaknya akan terus mengikuti dan menunggu mekanisme hukum yang ada.

“Pada pronsipnya sebagai kuasa hukum tersangka, kami tetap akan melakukan upaya hukum demi kepentikan hukum bagi klien kami.”ujar Yakop.(***Rollink).