Bantaeng, suaralidik.com – Kepala Desa Nipa Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Suardi mengancam dan memaki-maki Wartawan yang hendak mengkonfirmasi terkait Penerimaan BST dan BLT-DD, Senin (18/5/20)
Rusdi Kepala Biro Suara Lidik Kabupaten Bantaeng yang hendak mengkonfirmasi Suardi terkait pengakuan warga yang mengaku cuma menerima 200 Ribu Bantuan Sosial Tunai yang dibagikan pada hari Sabtu, 18 Mei 2020, malah mendapat ancaman dan makian dari Kades Nipa Nipa.
Sebelumnya beberapa warga Desa Nipa Nipa mengadu ke Kabiro Suara Lidik Bantaeng Ruadi yang juga selaku Ketua DPP Badan Investigasi Lidik Pro Sulawesi Selatan terkait jumlah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterimanya, dan adanya warga yang ada namanya dalam daftar penerima BST malah tidak menerima sama sekali.
Baca juga : Kades Nipa Nipa di Bantaeng Diduga Gelapkan BST Warga Penerima Manfaat
Atas Aduan itu, untuk memastikan dan perimbangan berita, maka Rusdi pun mendatangi kantor Desa Nipa Nipa untuk mengkompirmasi hal tersebut, namun diluar dugaan, justru Suardi selaku Kades Nipa Nipa malah mengancam dan memaki maki.
” Saya juga kaget, karena Pak Desa Nipa-Nipa langsung marah saat saya sedang bincang bincang dengam kadesnya, bahkan mengancam saya akan melaporkan ke polisi kalau saya naikkan beritanya desa Nipa Nipa”. Kata Rusdi
Selain mengancam akan melaporkan saya, Suardi juga memaki maki saya, katanya Wartawan dan LSM Itu sama semua, Uang Bensinji saja selalu datang nacari, sambil merampas paksa dokumen penerima BST dan BLT yang ada ditangan Sekretarisnya.
Dengan spontan saya pun berdiri dan bertanya, sejak kapan saya datang kekantor kantor minta pembeli bensin, dan wartawan atau LSM siapa yang kita maksud yang hanya suka datang mencari Pembeli bensin..?? Ketika saya bicara begitu Suardi langsung pergi keluar diruang Aula sambil mengatakan, coba saja kalau berani buat berita tentang desa nipa nipa, saya akan laporkan ke Polisi”. Tambahnya
Atas kejadian itu, Rusdi bersama teman teman wartawan Suara Lidik akan segera melaporkan Kades Nipa Nipa Ke Polda Sulsel terkait Pelanggaran terhadap ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam pasal 18 disebutkan Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi Pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
(*Rzl)
