Dinilai Pembangkang Landjar Bakal Evaluasi Sejumlah Ketua DPD

Perbesar

KENDARI, Suaralidik.com – Kongres ke V Partai Amanat Nasional (PAN) dilaksanakan di Hotel Claro, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pembukaan kegiatan diadakan di Monumen MTQ pada senin malam 10/2/20.

Zulkifli Hasan (ZulHas) kembali terpilih menjadi Ketua Umum PAN periode 2020-2025 dengan perolehan Suara 331 dari 565 pemilik hak suara dari seluruh DPD dan DPW se Indonesia.

Ketua DPW PAN Sulawesi Utara (Sulut) Sehan S. Landjar, SH yang ikut hadir pada Kongres tersebut menyayangkan ada sejumlah Ketua DPD PAN Sulut dan Sekretaris yang membelot.

‘’Kongres adalah pengambilan keputusan tertinggi terutama pemilihan Ketua Umum DPP, hal ini berlaku kepada semua partai. PAN Sulut, dua bulan sebelum Kongres telah melakukan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) menghadirkan 14 DPD untuk menyatukan sikap politik dalam penentuan ketua umum periode 2020-2025, dengan hasil tetap mendukung Zulhas. Dalam Rakerwil, semua DPD serta DPW membuat surat pernyataan dukungan  ZulHas yang ditandatangani oleh Ketua DPD dan Sekretaris, serta Ketua DPW bersama Sekretaris,” jelas Sehan Landjar, saat disambangi awak media di loby Hotel Swisbel Kendari.

“Namun menjelang pelaksanaan Kongres, ada beberapa Ketua DPD diantaranya DPD Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sitaro, Talaud, Tomohon, Minahasa, dan Kota Kotamobagu, serta Sekretaris Wilayah membelot untuk mendukung Mulfahri Harahap. Tentunya ini sangat mengagetkan teman-teman lainnya, karena tindakan ini adalah pelanggaran terhadap apa yang telah diputuskan lewat Rakerwil PAN Sulut,’’ lanjut Sehan.

Selaku Ketua DPW PAN Sulut, Sehan Landjar yang tidak lain adalah Bupati Boltim ini menegaskan, akan mengevaluasi tindakan dari para Ketua DPD dan Sekwil. Selai  itu dirinya mengatakan akan memberikan sangsi sesuai ketentuan partai atas pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap keputusan bersama.

‘’Partai membutuhkan kader-kader yang senantiasa menjunjung tinggi terhadap semua ketentuan partai dan kesepakatan yang dibuat atas nama partai. Mengingat pimpinan partai adalah panutan baik oleh kader partai dan masyarakat. Pimpinan partai harus mampu menunjukkan integritas dan tidak boleh plin-plan dalam mengambil keputusan. Setelah selesai penyusunan struktur DPP yang baru, maka semua akan segera disikapi,’’ pungkasnya.(Bob).