banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250

Disinyalir Oknum Pegawai KJRI Kuching Serawak Melakukan Penyalahgunaan Dokumen Negara

KJRI Kuching - paspor baru - Dokumen Negara - PMI
Kantor KJRI Kuching Serawak Malaysia

Merespon laporan hasil investigasi Satgas PMI dari Serawak, Sekjen Lidik Pro Muh Darwis K sekaligus Ketua Satgas PMI Sulsel menilai, upaya-upaya sosialisasi pencegahan penempatan PMI Non Prosedural yang dilakukan oleh Satgas PMI, BP2MI , Pasmindo dan lainnya adalah sebuah pekerjaan sia-sia.

Undang-Undang PMI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dirancang sedemikian rupa dan disahkan oleh DPR RI bahkan tidak bisa lagi menjadi acuan dalam melindungi CPMI dari cukung-cukong.

“Bagaimana undang-undang PMI bisa ditegakkan kalau justru KJRI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan penempatan PMI non prosedural malah menjadi ladang subur untuk memperkaya diri sendiri,” berang Ketua Satgas PMI Sulsel ini yang ditemui langsung pada Jumat (8/7/2022) sore di Kota Makassar.

Penempatan PMI non prosedural ke negara tujuan malaysia
Foto PMI yang ditempatkan secara non prosedural (Ilegal) dan kini sudah memiliki paspor baru

Darwis menambahkan, Jika dirinya sudah melakukan komunikasi langsung dengan beberapa PMI di Kuching melalui Whatsapp tentang pembuatan paspor baru oleh KJRI .

“Rata-rata PMI mengaku baru tiba di ladang melalui jalan tikus, hanya beberapa hari paspor mereka sudah dapatkan melalui bantuan oknum KJRI, Oknum pegawai dari KJRI Kuching itu masuk ke ladang” tambah Darwis.