banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250

Disinyalir Oknum Pegawai KJRI Kuching Serawak Melakukan Penyalahgunaan Dokumen Negara

KJRI Kuching - paspor baru - Dokumen Negara - PMI
Kantor KJRI Kuching Serawak Malaysia

Darwis mengaku pihaknya menyimpan beberapa bukti penyalahgunaan dokumen negara oleh KJRI Kuching.

Baca Juga : Lidik Pro Minta Kematian Mansyur di Serawak Malaysia Disidik

“Pengakuan CPMI dan PMI telah Kami lindungi sebagai barang bukti. Ini tidak boleh dibiarkan karena sama saja melakukan penyalahgunaan dokumen negara. Sebagai perwakilan konsuler tugas utamanya meningkatkan hubungan konsuleran, ekonomi dan sosial dengan negeri Sarawak serta melayani WNI yang bekerja dan tinggal di Sarawak KJRI Kuching, bukan malah membantu para cukong memuluskan penempatan PMI non prosedural”, jelasnya.

KJRI Kuching Turun Ke Ladang

Sementara itu, salah satu staf teknis imigrasi KJRI Kuching, Ronni Fajar Purba yang dikonfirmasi langsung wartawan suaralidik.com pada Jumat (8/7/2022) malam, membenarkan pihaknya turun langsung ke ladang-ladang untuk pelayanan dan kepastian hukum.

Disinyalir Oknum Pegawai KJRI Kuching Serawak Melakukan Penyalahgunaan Dokumen Negara
Dokumentasi petugas dari KJRI berada di salah satu Ladang di Serawak

Namun Ia membantah pihaknya menerbitkan paspor baru bagi CPMI yang melalui jalan tikus (non Prosedural)

“KJRI bukan yang menjaga perbatasan, Kami juga tidak pernah meminta PMI memasuki Malaysia secara ilegal. Jika ada WNI yang tidak berdokumen maka KJRI hanya bisa memberikan perlindungan dengan menerbitkan SPLP,” jelas Ronni.

Juga dijelaskannya, apabila ada perusahaan yang mengajukan permohonan paspor dalam rangka rekalibrasi kerja , ada kelulusan dari pemerintah Malaysia untuk menjadikan WNI legal di malaysia maka dapat diberikan Paspor

Apa Itu SPLP ?

Berikut beberapa penjelasan mengenai Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI, dari Kemunkumham :

  1. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor Biasa tidak dapat diberikan;
  2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi:
    • Dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat Paspor biasa telah dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri; dan
    • Dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi Surat Perjalanan Republik Indonesia.
  3. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku untuk perjalanan masuk wilayah Indonesia;
  4. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor Biasa tidak dapat diberikan;
  5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku untuk perjalanan masuk wilayah Indonesia;
  6. Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia;
  7. Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia;
  8. Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 7 dilakukan oleh Pejabat Imigrasi;
  9. Dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada poin 8, penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri;
  10. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan;
  11. Surat Perjalananan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia tidak dapat diperpanjang.