Diskominfo Bolmong Mengikuti Kongres di Malang Terkait Dengan Majunya e-Commerce

oleh
Kabid penyelenggaraan e-commerce Marief Mokodompit dan Rini Pakaya Kepala Seksi Diskominfo saat mengikuti kongres di kota Malang
photo Kabid penyelenggaraan e-commerce Marief Mokodompit dan Rini Pakaya Kepala Seksi Diskominfo saat mengikuti kongres di kota Malang

BOLMONG, Suaralidik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), melaui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Senin hingga Jumat pekan lalu mengikuti kongres 1 perlindungan konsumen perdagangan barang dan online, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (27/8/18)-(30/8/18).

Dikatakan Kepala Diskominfo Parman Ginano, melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Goverment, Ma’rief Mokodompit melalu rilis yang masuk, Rabu (5/9/18), kegiatan tersebut dilaksanakan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional I Indonesia, yang juga turut dihadiri Mendagri bersama seluruh staf kemeterian, perwakilan dari berbagai Kementerian serta Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se Indonesia.

“Dalam kongres ini, membahas terkait dengan majunya e-Commerce (Perdagangan Online) di Indonesia, seperti Traveloka, Gojek, Grab, Toko bagus dan lain sebagainya,” kata Sekretaris umum BKPRMI Bolmong ini.

Lanjutnya, mengingat perkembangan tersebut sangat dibutuhkan regulasi yang bisa mencegah hal yang dapat merugikan konsumen, selain itu juga perlunya perhatian didalam menciptakan dunia persaingan usaha yang baik guna mencegah terjadinya fluktuasi harga yang tidak teratur dan tanpa terkontrol.

Apalahi, untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah telah menyusun kebijakan dengan diaturnya urusan wajib daerah (UWD) melalui Kominfo dalam urusan bidang telekomunikasi daerah dan dalam Undang-undang perdagangan, perlindungan konsumen dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui badan perlindungan sengketa konsumen (BPSK).

“Untuk itu daerah memiliki posisi dan urgensi untuk hal tersebut dengan menampung program dan anggaran terkait dengan perlindungan konsumen,” ujarnya.

“Kedepan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi UMKM dalam membantu pemasaran secara Online. Karena hal ini terbukti bahwa saat ini bentuk pemasaran hampir 50 persen melalui Online,” tutup mantan ketua BEM Stimimik Multicom Kotamobagu ini. (***is)