Diskominfo Bolmong Sukses Presentasekan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

oleh
Diskominfo Bolmong
Kabid Diskominfo Ma'rief (kiri) batik coklat dan Dinas Kominfo Bolmong photo bersama

BOLMONG, Suaralidik.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Rabu, (10/07/218) mengikuti pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dibidang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Goverment yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment Diskominfo Bolmong Ma’rief Mokodompit,S.Kom mengatakan bahwa, evaluasi SPBE ini diikuti seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang pelaksanaanya dipusatkan di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan, ucapnya

Menurut Ma’rief Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempersentasekan kebijakan e-Goverment berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah, Provinsi serta Lintas Kementerian, ungkapnya

“Dimana evaluasi ini dilakukan oleh Tim Kemenpan dan Reformasi Birokrasi bersama unsur Akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Guna Darma”, ujar Ma’rief

Disamping itu Dinas Kominfo selaku Pengarah atau selaku Responden Penyelenggaraan e-goverment didaerah, mempresantasekan serta wawancara langsung kebijakan peraturan-peraturan pendukung, serta penerapan aplikasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pungkasnya

“Dari hasil presentasi ini akan ada penilaian dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk daerah”, tutupnya. (***Is)