Dituding Pekerjakan TKA Ilegal Di PLTU Gorut, PT SEVC : Itu Tidak Benar

oleh -

Konferensi pers oleh jajaran perusahaan PLTU Tomilito Gorut, di Omart Limboto Kabgor, Sabtu 13/04/2019,(foto Thoger).

Gorontalo, Suaralidik.com – Tudingan Aleg Deprov Gorontalo Hamzah Sidik Djibran, kepada PT SEVC (Sanghai Electric Power Kantraksi) yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal pada proyek PLTU Tomilito kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dibantah oleh Suwarno selaku Ekternal Affair PT SEVC.

Suwarno mengatakan, tudingan Hamzah Sidik yang diungkapkan dibeberapa media belum lama ini, itu tidak benar. Pihaknya mengaku, TKA yang dipekerjakan di PLTU Tomilito legal dan memiliki dokemen lengkap.

“TKA ditempat kami sebanyaka 92 orang per tanggal 11/04/2019. Mereka memiliki visa kerja lengkap,”kata Suwarno kepada awak media saat menggelar konperensi pers di Omar Limboto Kabupaten Gorontalo, Sabtu 13/04/2019.

Ekternal Affair PT SEVC ini juga mengungkapkan, lima TKA yang terkena sidak oleh salah satu anggota DPRD provinsi Gorontalo Hamza Sidik belum lama ini, satu diantaranya memiliki visa kerja untuk masa waktu 12 bulan serta empat lainnya memiliki visa bisnis untuk dua bulan.

“Mereka tiba di Gorontalo pada tanggal 30/03/2019 dan belum melakukan aktifitas kerja, masih menunggu visa kerja yang dalam pengurusan sambil melakukan peninjauan lokasi yang akan dikerjakan,”jelas Suwarno.

“Untuk visa ke emapat TKA tersebut, setelah dilakukan pengecekan di imigrasi masih dalam proses pengurusan dari visa bisnis ke visa kerja,”sambung Suwarno.

Ditempat yang sama Ramlan Mojo, HSE Officer PT GLP (Gorontalo Listrik Perdana) menambahkan, isu TKA yang mengeliminir tenaga kerja lokal yang sempat terungkap pada pembahasan LKPJ Gubernur itu juga tidak benar.

“Karena selama ini TKA yang dibawah oleh perusahan semuanya memiliki skil, misalnya kerja filling yang tak bisa dikerjakan oleh pekerja kita. Dan pekerja lokal masi bekerja ditempat itu,”terang Ramlan.

Ramlan mengungkapkan, pekerja lokal asal Gorontalo berjumlah 286 orang yang didominan oleh warga Gorut sebanyak 219 orang, sementara luar provinsi Gorontalo 49 orang.

“Setiap ada kebutuhan pekerja kami selalu komunikasi dengan pemerintah setempat (Kades), tokoh masyarakat dan mensosialisasikan untuk memasukan pekerja, bahkan ada kontraktor lokal untuk tenaga kerja lolak, walaupun itu tak berijin,”ungkap Ramlan.

“Apa yang disampaikan bang Hamza terkait hanya modal KTP bisa kerja, kerana memang jika kita paksakan memakai lamaran pasti buru-buru lokal ini tak bisa terakomodir dan akan bermasalah lagi,”sambung Ramlan.

Ramlan mengukui apa yang disampaikan Hamza Sidik merupakan kontrol bagi perusahannya untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap para pekerja.(***Rollink).