DPRD Kabgor Minta Nakentrans Selesaikan Permasalahan Warga Transmigrasi Ayu Molingo

Perbesar

Gorontalo, Suaralidik.com – Menindak lanjuti keluhan warga transmigrasi, Desa Ayu Molingo kecamatan Pulubala, terkait masalah lahan satu yang tak kunjung diterima oleh warga, Komisi lll DPRD Kabupaten Gorontalo mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Diruang kerja Ketua DPRD, Selasa 26/02/2019.

RDP ini dipimpin langsung oleh ketua Komisi lll Ali Polapa, dan turut dihadiri ketua DPRD Sahmit Hemu, Anggota Komisi lll, kepala BPN, Kepala Dinas Nakentrans, Camat Pulubala, Kades Ayu Molingo, dan warga tramsmigrasi.

Dari hasil RDP tersebut, Ketua Komisi lll Ali Polapa meminta Disnakentrans Kabgor, untuk segera memenuhi hak warga transmigrasi yang menjadi kesepakatan sebelumnya seperti tertera pada MOU.

“Kami minta Dinas terkait, untuk segera menyelesaikan persoalan ini, sesuai yang tertera di MOU, kasihan warga sudah hampi 4 tahun berada disana dan belum sepenuhnya mendapatkan hak mereka.”pinta Ali.

Ditempat yang sama ketua DPRD Sahmit Hemu juga menambahkan, pihaknya telah meminta kepada Disnakentrans untuk segera menyelasikan pembebasan lahan yang sebelumnya HPT menjadi HPL, sesuai petunjuk BPN, agar warga bisa memiliki lahan tersebut.

“Kami meminta dinas terkait untuk mempercapat pengurusan surat penguasaan lahan. ini menjadi pintu masuk oleh Dinanas untuk menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan utama warga transigrasi.”tutur Ketua DPRD.

Sahmid juaga mengaku, akan memantau dan melakukan kordinasi lewat kelembagaan sampai ketingkat pusat, namun domainnya ada dipemerintah daerah, sehingga pihaknya akan meminta laporan progres yang dilakukan oleh pemerintah.

“Semua permasalahan ini harus diselesaikan pada tahun ini, sehingga apa yang diharapkan warga segera terselesaikan. Dan sesuai informasi dari kepala Dinas, untuk penyelesaian perkara ini telah dianggarkan di APBD 2019.” tutup Sahmid Hemu.

Kepala Dinas Nekntras Titianto Pauweni mengatakan, pada Desember 2018 telah mengajukan pembebasan lahan ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk dileluarkan dari kawasan HPT.

“Kita akan minta sekitar 200 hektar untuk tahap 1 dan 2, bila itu sudah keluar maka kita akan minta BPN untuk HPLnya, serta akan disertifikatkan oleh Kementrian, kmeudian akan dibagi kewarga dan akan kita sertifikatkan.”ucap Kadis.

Terkait tuntutan warga ynag keberatan dengan lahan yang bertebing, pihak disnakentrans mungkin akan mencari lahan yang lebih layak, untuk dikelola oleh warga.

“Dikawasan itu kan luas, ada sebahagian lerengnya sekitar 40 derajat tapi itu bukan untuk warga, mereka akan dicarikan lahan yang boleh mereka tanami.”tambah Kadis.(***Rollink).