DPRD Kabgor Minta Pihak RS Dunda Tingkatkan Pelayanan Dan Pengawasan

oleh -
Foto : Suasana RDP yang dipimpin langsung ketua komisi lll DPRD Kabgor Drs Ali Polapa dan dihadiri angota komisi lll, Dirut dan Kabid Pelayanan RSUD Dunda Limboto dan para pelapor.(foto Thoger).

Gorontalo, Suaralidik.com – Dalam rangka menyingkapi keluhan masyarakat terkait Kompetensi dan Standar Operasioanal Pelayanan (SOP) Rumah Sakit (RS) MM Dunda Limboto, DPRD Kabupaten Gorontalo (kabgor) melalui komisi lll menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang rapat DPRD, Senin 25/03/2019.

Rapat ini merupakan RDP lanjutan dari pembahasan sebelumnya, Selasa 19/03/2019, terkait permasalahan yang dialami oleh salah satu pasien yang diduga buang air besar dengan kain kasa yang sempat viral dimedia belum lama ini.

SMKN 1

RDP ini dipimpin langsung Ketua Komisi lll Ali Polapa dan dihadiri anggota Komisi lll, Direktur, Kabid Pelayanan RSUD Dunda Limboto dan para pelapor.

Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak RS, ketua komisi lll mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah dijelaskan sudah sudah jelas.

“Saya merasa apa yang dijelaskan oleh Direktur dan Kabid pelayanan terkait kompetensi perekrutan maupun penempatan para perawat dan SOP pelayanan RS sudah jelas dan sesuai prosedur.”terang ketua komisi lll.

Meski sudah sesuai prosedur, namun pihaknya berharap kepada pihak RS untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemgawasan kepada para perawat, bidan maupun dokter yang menagani pasien, agar kepercayaan masyarakat makin meningkat.

“Mengingat pasien yang masuk ke RS Dunda Limboto bukan hanya warga Kabgor namun dari luar Daerah juga banyak. Sehingga kami harap pihak RS perlu meningkatkan layanan dan pengawasan.”harap Ali Polapa.

Ditempat yang sama, Charles Ishak selaku pelapor kepada awak media mengatakan, bahwa langkah yang dilakukannya bukan bermaksud mencari-cari kesalahan pihak RS.

Namun semata-mata sebagai langkah mengingatkan kepada pihak RS untuk berhati-hati serta meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Mengingat potensi terjarat hukum bila lalai dalam pelayanan pasien cukup terbuka lebar.

Charles menjelaskan, dalam undang-undang nomor 41 tahun 2019 tentang RS, jika terjadi kelalaian dalam penanganan kepada pasien, maka pihak RS bertanggung jawab secara hukum. Begitu pula, bila fungsi pengawasan tidak dilakukan oleh pimpinan dalam fasilitas layanan kesehatan ada pidananya.

“Potensi seperti ini yang seharusnya diseriusi oleh pihak RS, kalau misalnya terbukti bahwa tidak ada unsur pengawasan yang begitu ketat terhadap manejemen pelayanan RS, maka pihak pihak terkait di RS tersebut yang akan mempertanggung jawabkan secara hukum.”jelas Charles Ishak.

Selain itu Charles meminta kepada pihak RS untuk menindak tegas kepada para perawat maupun bidan bila melakukan kesalahan agar menjadi efek jera juga buat yang lain. Bila hanya memindah tugaskan dari tenaga kesehatan ke bagian pelayanan adminitrasi itu menurutnya tidak kuat.

“Seharusnya ini memberikan efek jera jangka panjang kepada bidan-bidan lain agar kedepan lebih berhati hati melaksanakan tugasnya.”harap Charles Ishak.(***Rollink).