Makassar Recover

Pemkab bantaeng

DPRD Kota Parepare Laksanakan Konsultasi Publik

  • Bagikan
Konsultasi Publik Rancangan Perda, tentang Kearsipan oleh DPRD Parepare, di Hotel Parewisata.

PAREPARE, SUARALIDIK.COM – Kearsipan merupakan dokumen yang sangat penting guna mencari jejak sebuah peristiwa didalam pemerintahan. Oleh sebab itu, diperlukan payung hukum dalam menata dan mengelola kearsipan agar dokumen yang sangat penting, dengan mudah didapatkan pada saat dibutuhkan.

Menyadari hal tersebut, Komisi I DPRD Parepare menginisiasi Ranperda tentang kearsipan. Namun sebelum masuk dalam pembahasan Ranperda, DPRD Parepare terlebih dahulu melakukan Konsultasi Publik yang dilaksanakan di Hotel Pariwisata ( 11/7 ), dengan menghadirkan nara sumber, Konsultan Hukum dan Tim Penyusun Naskah Akademik dari Indo Wacana Makassar, DR. Patiwiri, SH, MH.

Pemkab bantaeng

Dalam konsultasi publik tersebut, diikuti sejumlah satuan unit SKPD dan dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Parepare, Ir. Kaharuddin Kadir, dari Fraksi Partai Golkar, didampingi salah satu anggota Komisi I, Asmawati, serta dipandu oleh moderator Naim, SH, mantan Kabag Hukum DPRD Parepare.

Ir. Kaharuddin Kadir dalam konsultasi publik tersebut telah memaparkan, begitu pentingnya kearsipan agar orang bisa mempelajari data data yang lalu berdasarkan dokumen.

“Kenapa kita tahu bahwa Bangsa Cina itu peradabannya tinggi, karna kita bisa menemukan jejak – jejak dan itu merupakan bagian dari pada proses pengarsipan. Jadi kalau ada sebuah bangsa tidak menyimpan jejak dokumen, maka kita tidak bisa tahu bagaimana peradaban sebuah bangsa tersebut”, ucap Ir. Kaharuddin Kadir.

Sementara DR. Patawari, SH, MH yang menjadi nara sumber mengatakan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan daerah yang dilakukan oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.

Dijelaskan juga bahwa, masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan secara perseorangan atau melalaui wadah organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Ini dapat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, ungkap Patiwiri. (IS/AD).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *