DPW PPP Gorontalo Resah, Dituding Tak Pantas Mengusung Wabub

oleh

Meis Kiraman Wakil Sekretaris DPW PPP Gorontalo,(foto istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Dituding tak patas lagi mengusungkan calon Wakil Bupati (wabup) Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, oleh mantan Bupati David Bobihoe Akib (DB), Wakil Sekretaris DPW PPP Provinsi Gorontalo, Meis Kiraman angkat bicara.

Meis merasa tergelitik mendengar pernyatan mantan Bupati dua periode yang sering disapa DB ini, terkait jatah Wabup yang sepantasnya menjadi milik partai Demokrat, mengingat jata partai PPP sudah di Bupati Prof Nelson Pomalingo selaku Ketua DPW PPP Gorontalo.

“Saya agak sedikit menggelitik dengan pernyataan pak David, bahwa jatah
Wabup itu sudah menjadi milik partai Demokrat, bukan harus begitu. kita harus lihat sejarah kebelakangnya dulu bahwa kalau misalnya Prof Nelson ini diusung serta didukung oleh PPP karena ia kader PPP atau tidak, jika ya itu secara otomatis Wabup jatahnya Demokrat,”kata Meis.

Menurut meis apa yang dilakukan oleh partainya sudah sangat demokratis. Sehingganya ia menyarankan agar DB mempelajari kembali sejarah awal mulanya pengusungan calon Bupati-Wakil Bupati.

“Menurut saya apa yang dilakukan oleh partai pengusung itu hal yang sangat demokratis. Yang harus dipahami, Bupati Prof Nelson Pomalingo dan Hj Fadli Hasan, ketika diusung oleh partai PPP dan Demokrat mereka berdua adalah non partai atau non partisan, nanti setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Prof Nelson dalam satu tahun masa pemerintahannya diangkat dan didaulat menjadi ketua DPW PPP Gorontalo,”tutur Wakil Sekretasis DPW PPP.

Dalam proses pergantian Wabup, lanjut Meys,  bukan karena Bupati sebagai ketua DPW PPP dan secara otomatis jata Wabup mejadi jatahnya partai Demoktar.

“Pertama kali mereka ini adalah nonpartisan, maka menjadi wajib juga PPP untuk mengusulkan nama pengganti wakil bupatinya meski yang akan terpilih nantinya dari Demokrat, kedua partai pengusung ini harus mengusulkan nama ke DPP kemudian disedorkan ke Bupati, Bupati sedorkan ke DPRD, begitu mekanismenya,”tegas Meys Kiraman.

Ia menambahkan, jika DB mengambil contoh yang terjadi di kabupaten Gortalo Utara (Gorut) sangatlah keliru, mengingat Bupati semasa itu merupakan kader partai.

“Jika DB mengbil contoh dari Gorut itu salah, Rusli Habibie semasa mencalonkan diri diusung oleh partainya, sehingga dia naik menjadi gubernur yang mengisi wabup untuk mendampingi Indra Yasin Harus Dari partai Golkar, kalau disini (kabgor) lain pak Prof Nelson dan Hj Farli diusung oleh partai PPP dan Demokrat mereka berdua bukan kader, sehingga kedua partai wajib mengusung calon masing-masing untuk mengisi kekosongan wabup yang ditinggalkan Hj Fadli pasca diberhentikan oleh Mendagri,”tutup Sekretaris DPW PPP Gorontalo,(***Rollink).