dr Gaffar Mengusir Wartawan Saat Akan Meliput Hearing Diruangan Rapat Komisi D

oleh

wartawan-dilarang-meliput-1024x614_c

Bulukumba, Lidik Sulsel– Dr Gaffar Kepala Dinas Kesehatan, melakukan tindakan pelecehan terhadap profesi Wartawan dengan cara mengusir Wartawan Harian Ujungpadang Ekspres (Upeks), Sufri saat akan meliput hearing diruangan rapat Komisi D DPRD terkait jasa tenaga medis 20 Puskesmas belum dibayarkan.

Didepan awak media dikantor DPRD Bulukumba, Wartawan Upeks, Sufri, tidak terima dengan pernyataan Kadis Kesehatan yang berprofesi sebagai dokter yang seenaknya mengusir Wartawan dalam rapat dengar pendapat. Sebenarnya dalam aturan, Kepala SKPD tidak berhak melarang ataupun mengusir Wartawan dalam rapat yang berlangsung di kantor DPRD Bulukumba. Yang berhak melarang adalah pimpinan rapat yang dipimpin Ketua dan Anggota DPRD.

Penyataan keras yang disampaikan Kadis Kesehatan saat mengusir Wartawan Upeks berbunyi “Ada orang lain disini, kedua kalinya, kembali mengatakan, masih ada orang lain disini, silahkan keluar.

Dari ketersinggungan itu, Wartawan Upeks, langsung melontarkan nada keras, berbunyi” Saya datang kesini meliput terkait Jasa Tenaga Medis Belum Dibayarkan, atas perintah Pak Ketua DPRD, H Andi Hamzah Pangki.

“Ada apa ini, kenapa rapat ini ditutupi, padahal Pimpinan Rapat yang diketuai Anggota DPRD, Fahidin HDK tidak menyuruh saya keluar. Parahnya lagi, Kadis Kesehatan malah bersih keras dan ngotot untuk menyuruh saya keluar sebelum acara dimulai. Saya yakin, pasti ada masalah ini hearingnya Dinas Kesehatan, apalagi 20 Kepala Puskesmas dihadirkan, termasuk dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,” ungkap Sufri.

Aktivis Bulukumba, Musafir menyayangkan sikap Kepala Dinas Kesehatan yang mengusir Wartawan pada saat melakukan peliputan, pada hal tugas profesi Wartawan itu jelas tidak boleh dilarang. Kalau dilarang berarti menghalangi pekerjaan mereka, dan jelas sudah melanggar.

Itu kan sudah jelas Perdanya, tentang Transparansi dan Partisipasi Publik. Kepala Dinas Kesehatan sudah jelas melanggar, kenapa wartawan disuruh keluar, padahal mau mencari informasi terkait Jasa Tenaga Medis Belum Dibayarkan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syamsir Paro, membenarkan pengusiran wartawan Upeks yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr Gaffar. Dia menjelaskan, sikap yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan sudah jelas melanggar dan tidak menghargai sama sekali profesi Wartawan.

“Saya baru tahu ini masalah, pada saat saya masuk di Komisi D DPRD. Wartawan Upeks diusir keluar pada saat meliput terkait Jasa Tenaga Medis Belum Dibayarkan. Sebenarnya tidak berhak seorang Kepala Dinas melarang apalagi mengusir Wartawan pada saat meliput saat rapat, apalagi dikantor DPRD. Yang berhak melarang adalah Ketua dan Anggota DPRD, itupun kalau rapat internal DPRD” jelas Syamsir Paro

Berdasarkan hasil rapat hearing Dinas Kesehatan bersama dengan 20 Kepala Puskesmas yang ada di Bulukumba terbongkar ternyata ada banyak masalah di Dinas Kesehatan, terkait pembayaran uang jasa tenaga medis belum dibayarkan. Kendalanya, Dinas Kesehatan dianggap gagal melakukan perbaikan-perbaikan administrasi yang dipersyaratkan oleh inspektorat.
Pembayaran uang jasa tenaga medis dan non kapitasi (penunjang kesehatan) memang terkendala di Bendahara Dinas Kesehatan, karena ada masalah. Total uang jasa tenaga medis dan non kapitasi sebesar milliaran rupiah uangnya sebenarnya sudah ada di kas daerah, masalahnya semua ada di Bendahara Dinas Kesehatan, terkait administrasi,” jelasnya.

Lebih jelas Fahidin mengungkapkan, terhitung mulai Oktober, November dan Desember 2015, dan terhitung Januari – Juni 2016 uang jasa tenaga medis belum dibayarkan. Untuk itu, Fahidin meminta kepada pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas, agar segera memberikan uang jasa tenaga medis dan non kapitasi, paling lambat bulan ini (Juni, red).

“Ada masalah memang dibendahara Dinas Kesehatan, sebenarnya BPJS sudah mencairkan dananya bulan Oktober 2015, dan Maret 2016, tapi sekarang pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan belum mencairkan dan belum memberikan uang jasa tenaga medis, karena pesoalan SPJ. Semua masalah ini ada pada bendahara Dinas Kesehatan. Kami menilai Dinas Kesehatan gagal melakukan perbaikan-perbaikan admistrasi yang dipersyaratkan oleh Inspektorat,” jelas Fahidin.

Sumber; di Lansir dari Portal Upeks.
——————————