DUA PERSONIL KPK SAMBANGI PEMKAB BOLTIM

oleh
Bupati Boltim, Sehaan S Landjar bersama Wakil Bupati, Sekda Boltim, foto bersama dengan Personil KPK di ruang rapat Sekda
Photo : Bupati Boltim, Sehaan S Landjar bersama Wakil Bupati, Sekda Boltim, foto bersama dengan Personil KPK di ruang rapat Sekda

Boltim – suaralidik.com, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar SH., menerima kunjungan dua personil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerja kantor bupati Boltim, Senin (05/11). Kunjungan dua personil KPK yang masing-masing adalah Muh. Indra Furqon dan Nexio Helmut, adalah untuk Validasi Data Aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) Korsupgah pada Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur. Pada pertemuan tersebut bupati didampingi oleh wakil bupati Drs. Rusdi Gumalangit dan Sekretaris Daerah Ir. Hi. Muhammad Assagaf, selanjutnya tim KPK menuju ruang rapat sekretaris daerah bersama wakil bupati dan sekretaris daerah untuk melaksanakan evaluasi penerapan aplikasi MCP pada Pemda Boltim yang diwakili oleh 7 perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan rencana aksi (Action Plan) terkait Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK. Kunjungan KPK tersebut merupakan evaluasi tindaklanjut program rencana aksi pencehagan tindak pidana korupsi pemkab Boltim yang nota kesepahaman/MoU-nya telah di tandatangani oleh bupati dan walikota se-Sulut dengan KPK pada awal tahun 2018. Pada evaluasi yang dilaksanakan di ruang rapat sekda tersebut beberapa perangkat daerah yang mewakili pemkab Boltimsebagai sampel adalah : Inspektorat Daerah, BPKPD, Bappelitbang, DPMPTSP, BKP-SDM, Diskominfo, DPMPD, Bagian Ortal dan Bagian PBJ/ULP. Sepuluh hari sebelum kunjungan tim dari KPK tersebut, bupati Bolaang Mongonodw, Sehan Landjar telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah yang disasar terkait penerapan aplikasi MCP agar koperatif dan segera melengkapi persyaratan yang telah dimintakan agar pada saat evaluasi dapat diperlihatkan kepada tim KPK. Beberapa item yang di evaluasi antara lain adalah : 1. Perencanaan (e-Planing), Penganggaran (e-Budgeting), 2. Pengadaan barang dan Jasa 3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Kapabilitas APIP 5. Manajemen ASN 6. Dana Desa 7. Optimalisasi Pendapatan Daerah 8. Manajemen Aset Daerah., Dan inti dari evaluasi tersebut adalah semua program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan diupayakan harus melalui aplikasi (e-government). Pada evaluasi tersebut KPK mengapresiasi Pemkab.Bolaang Mongondow Timur karena telah berupaya secara maksimal untuk memenuhi persyaratan awal yang dimintakan dan secara normatif pemkab Boltim telah memperoleh nilai/skor 53 atau Zona Hijau dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota lain yang ada di Sulut yang masih nilai/skor dibawah 50. Dalam pertemuan tersebut bupati Bolaang Mongondow Timur, melalui sekretais daerah Ir. Hi. Muhammad Assagaf menyampaikan ucapan terimakasih kepada tamu dari KPK karena telah berkunjung dan memberikan masukan bagaimana menghindari terjadinya penyalagunaan jabatan dan wewenang di dalam pelaksanaan tugas di lingkup pemda Boltim, dan akan berupaya untuk memenuhi apa yang telah menjadi kewajiban pemerintah daerah terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi Sekretaris daerah juga menyampaikan bahwa kedepan yang menjadi objek evaluasi tidak hanya terbatas pada 7 perangkat daerah ini saja namun seluruh perangkat daerah yang ada dilingkup pemda Boltim, sesuai dengan penyampain dan petunjuk tim KPK. (***bob/Diskominfo)