ESAI: Catatan Telaah KUA PPAS, Bulukumba Terpojok Cluster Rendah

oleh
Rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Pokok T.A 2018
Dok : Rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Pokok T.A 2018 Bulukumba.

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Salah satu Tahapan dalam pembahasan kebijakan Publik (baca ; APBD) kabupten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Belakangan muncul polemik terkait lambanya pembahasan KUA PPAS meski dikaji secara komprehensif, sehingga substansi permasalahan dapat dipahami secara utuh.

Untuk konteks KUA PPAS T.A 2018, Bulukumba harus dikaji dulu pada posisi dan klasifikasi pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah atau yang sering dikenal dengan istilah cluster.

Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang  pengelompokan kemampuan keuangan daerah dan pertanggungjawaban operasional, khususnya di pasal 5 ayat (2), dimana jika dikaitkan dengan data dalam KUA PPAS Bulukumba, maka dapat disimpulkan jika saat ini posisi Bulukumba merupakan daerah yang memiliki kemampuan keuangan kategori rendah. Hal ini didapatkan dari hasil perhitungan penjumlahan DAU ditambah PAD ditambah Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dikurangi dengan Belanja ASN maka didapatkan angka dibawah dari Rp. 300 Milyar.

Posisi Bulukumba sebagai daerah ber cluster rendah, hal tersebut kemudian mencuat dan masyarakat beranggapan sebagai “kecelakaan sejarah”,  sebab ada stagnasi pada angka DAU, dimana pada T.A 2015 jumlah DAU sudah mencapai angka Rp.700 Milyar, dan untuk penerimaan DAU untuk T.A 2018 diperkirakan masih diangka Rp.700 Milyar, mestinya angka DAU untuk Tahun ke 3 dari RPJMD 2015 – 2021 sudah mencapai menimal diangka Rp.900 Milyar sebagaiman yang menjadi target di dalam lampiran RPJMD Bulukumba untuk T.A 2018.

Perlu dijelaskan bahwa dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anatara pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan jika komponen DAU ada 2.

Pertama ada yang disebut Alokasi Dasar, hal ini diperuntukkan untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai. Kedua ada yang disebut komponen selisih fiskal (fiskal gap). Adapun untuk komponen fiskal gap merupakan selisih antara Fiskal Capacity dan Fiskal needs.

Di dalam KUA T.A 2018, khususnya untuk bangunan asumsi makro ekonomi disebutkan jika Bulukumba merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Atas dasar ini, Bulukumba memiliki Fiskal Capacity yang mesti ditampilkan dan menjadi daya tawar guna menambah angka nominal DAU.

Dalam Teori Ekonomi pembangunan, jika suatu daerah memiliki posisi geografis yang strategis, seperti posisi Bulukumba yang ditetapkan menjadi PKW di dalam dokumen RTRWN di wilayah selatan Sulsel, maka didaerah tersebut memiliki comparativ, advantage dan juga derah tersebut memiliki competitif Advantage. Kedua Hal tersebut menjadi variabel penting sekaligus menjadi posisi tawar yang sangat strategis untuk bisa menambah kompensasi dari instrumnet fiscal capacity yang dimiliki Bulukumba yang bisa menambah nilai nominal dari dana perimbangan yang disebut DAU.

Selain itu, kemampuan untuk menampilkan data sekunder terkait dengan fiscal needs sangat dibutuhkan guna meyakinkan pemerintah pusat dalam menentukan besaran DAU untuk suatu daerah. Tetapi yang jauh lebih penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan adalah intensitas dan kemampuan membuka ruang “komunikasi politik” kepada pihak-pihak terkait, baik pihak anggota DPR-RI maupun dengan petinggi kementrian keuangan RI untuk mendapatkan penambahan nilai DAU.

Dalam perspektif lain, jika posisi suatu daerah berada pada posisi cluster rendah, maka perlu dilakukan reevaluasi dan atau revisi soal besaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). hal ini penting agar distribusi anggaran sebagaimana yang tergambar dalam PPAS betul-betul didasarkan pada penetapan cluster daerah.

Ada kekhawatiran jika pendistribusian anggaran sebagaimana yang ada dalam dokumen PPAS itu masih menganggap jika Bulukumba masih berada pada posisi cluster sedang. Jadi mesti ada konsistensi atas penetapan Bulukumba sebagai daerah yang masuk kategori rendah.

Mencermati polemik yang terjadi akhir-akhir ini terkait hal tersebut, dinamikanya belum mengkaji pada persoalan substansi. Sebagian kalangan bahkan menuding DPRD yang sengaja menunda pembahasan KUA PPAS karena terjadi pengurangan pendapatannya akibat cluster daerah turun dari sedang ke rendah. Padahal disatu sisi, masyarakat meminta pertanggungjawaban sekaligus mempertanyakan ke pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif, kenapa Kabupaten Bulukumba masuk kategori daerah yang ber clustet rendah.

Karena turunnya pendapatan anggota DPRD itu hanya dampak karena Bulukumba masuk dalam daerah yang bercluster rendah. Mempertanyakan hal tersebut sangat penting sabagai upaya kontrol terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah, khususnya ekspektasi yang dibangun dalam.dokumen RPJMD umtuk tahun ke 3.