FBI Tuntut PT Mardec Musi Lestari Tepati Janji

Perbesar

Banyuasin, Suaralidik.com – Federasi Buruh Indonesia (FBI) menuntut PT Mardec Musi Lestari (MML) agar menepati janji yang sudah disepakati bersama oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Banyuasin.

Tuntutan itu diantaranya cuti harus dibayar, kembalikan uang iuran kematian (sesuai Undang-undang No.13 tahun 2003), bayar uang cuti yang tidak dibayar pada tahun 2018 (borongan).

Selain itu, karyawan tidak punya SK, tidak mentaati perjanjian bersama ditangan kuasa hukum PT Mardec. Karyawan memenuhi syarat dari kontrak dan karyawan tetap, tidak dibayar sesuai UMP.

“Perjanjian bersama yang ditandatangani PT Mardec saat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasin tidak dilaksanakan,” ujar Usman Efendi juru bicara FBI saat orasi di depan Kantor Bupati Banyuasin, Senin (16/9).

Hentikan exploitasi buruh tegas dia, gaji dibayar tidak sesuai UMR jauh dari kesejahteraan buruh. Evaluasi terhadap dinas terkait, dinas pengawas tidak melakukan efektifitas terhadap perusahaan. “Kami ingin langkah kongkrit dari Pemkab Banyuasin untuk memanggil perusahaan yang membandel karena perusahaan difasilitasi disnakertran tidak akan selesai,” terangnya seraya minta perlindungan Bupati terhadap 270 orang karyawan di PT Mardec atas demo tersebut.

Senada dikatakan Buruh yang bekerja di PT Anugrah Tri Daya Mandiri menyebut selama delapan tahun belum merasakan gaji UMR dan UMK.

“Jam kerja lebih 40 jam dalam seminggu tidak dihitung, uang makan dibawah standar dan kembalikan uang UMK selama 2 tahun kebelakang,”ujar Darwin perwakilan buruh PT ATM.

Ribuan massa yang mengatasnamakan FBI ini diterima oleh Asisten II Pemkab Banyuasin Kosarudin diruang rapat kerja Setda Pemkab Banyuasin.

“Keluhan dan permasalahan yang dirasakan para buruh diperusahan itu harus duduk bersama. Kami akan panggil perusahaan cari solusi dan dapat diselesaikan,”harapnya

Masa juga melakukan orasinya di kantor DPRD Banyuasin dan meminta DPRD yang terpilih untuk memanggil perusahaan yang diduga melakukan intimidasi terhadap kaum buruh.

“Kami meminta agar DPRD Banyuasin untuk segera memanggil perusahaan tersebut agar masalah ini cepat selesai, saya prihatin melihat kondisi buruh yang diintimidasi oleh perusahaan, maka kami berharap perusahaan yang kami nilai melanggar untuk ditindak, dan bila tidak ditindaklanjuti maka kami akan kembali menduduki DPRD Banyuasin.” Kata Heriyadi SH sekretaris DPC FBI Banyuasin.

Aksi tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD Banyuasin dari fraksi PDI Perjuangan, Arpani didampingi oleh Sukardi mengatakan, akan memanggil pengusaha yang bersangkutan dan pihak terkait untuk menanyakan permasalahan ini, serta akan memfasilitasi untuk mencari solusi bersama jangan sampai ada pihak yang dirugikan, ujarnya ditengah-tengah massa FBI tersebut.

“Apa yang saudara-saudaraku perjuangankan dan itu menjadi suatu kebenaran, yakinlah kami wakil rakyat pasti akan mendukung saudaraku sekalian,” ucapnya Arpani dengan tegas.

Setelah itu, massa membubarkan diri secara tertib dan kondusif.(***adi)