Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Tolak RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

oleh
Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis
Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis

Bandung suaralidik.com, SiaranPers Kementerian Komunikasi dan Informasi
mengenai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Tentang Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi tanggal 15 Desember 2017, mendapat penolakan dari Federasi
Serikat Pekerja BUMN Strategis.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis
Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis

KetuaUmum FSP BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto menolak RPM tersebut karena berisi tentang pengaturan dimana Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar tidak diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal, jaringan bergerak seluler dan jaringan bergerak satelit, tapi oleh penyelenggara jasa telepon dasar melalui jaringan telekomunikasi dan atau satelit asing.

Pengaturan ini sebelumnya sudah pernah diajukan untuk direvisi melalui Peraturan Pemerintah namun tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Tampaknya Menteri Kominfo Rudiantara mengupayakan “jalan melingkar” setelah
Revisi terhadap PP Nomor 52 Tahun 2000 dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tidak
disetujui Presiden. Trik yang ditempuh adalah dengan cara mengubahnya menjadi Peraturan Menteri, karena dengan hanya mengubah Peraturan Menteri
tidak perlu persetujuan Presiden.

Langkah Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah on the track dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis, termasuk di dalamnya pembangunan jaringan pita lebar untuk peningkatan jangkauan broadband yang dikenal dengan proyek Palapa Ring.

Kementerian terkait mestinya konsentrasi mengawal proyek
besar itu agar selesai sesuai jadwal yaitu beroperasi di tahun 2019. Tidak perlu
mengutakatik sesuatu yang sudah berjalan yang justru berpotensi menimbulkan
kegaduhan baru.

“Keberhasilan TELKOM yang nota bene berstatus BUMN dalam menjalankan
pembangunan dan bisnis telekomunikasi di era kompetisi yang sangat sengit dan
terbuka, seharusnya menjadi role model bagi semua pihak dan menjadi bukti
yang nyata bahwa anak bangsa ini punya potensi dan kemampuan untuk bersaing
secara global.

Telkom telah menerapkan strategi jangka panjang yang sangat tepat dalam
mengembangkan jaringannya. Dibarengi dengan semangat nasionalisme NKRI
dan agent pembangunan, Telkom membangun jaringan di seluruh pelosok negeri,
tidak peduli apakah akan untung atau buntung, sehingga saat ini telah meng-cover 95% wilayah Indonesia berpenduduk.

Berbeda dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya yang kebanyakan hanya mau beroperasi di wilayah- wilayah gemuk yang profit saja.,”katanya di Bandung, Jumat (15/12/2017).

Namun demikian, kata Wisnu, dengan RPM Penyelenggara Jasa, pihak Kominfo
tampaknya ingin mengakomodasi keinginan pihak tertentu agar mereka ikut
menikmati asset yang dimiliki Telkom. Walaupun selama ini mereka juga sudah
diberi kesempatan oleh Telkom untuk menjalin kerjasama Business to Business
(B2B) dalam memanfaatkan jaringan milik Telkom. Rupany amereka ingin lebih
dan memanfaatkan tangan pemerintah.

“Kami hanya berharap Menkominfo sadar sesadar-sadarnya bahwa RPM Penyelenggaraan Jasa tersebut yang isinya lebih memanjakan operator milik asing adalah langkah yang keliru, baik secara formal maupun substansial.

Pertama, UndangUndangNomor 36 Tahun 1999 sama sekali tidak mengamanatkan hal yang diatur dalam RPM tersebut. Dengan demikian maka RPM ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang Undang.

Kedua, Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, karena dengan pengaturan dalam RPM tersebut maka para pelaku bisnis yang mayoritas sahamnya dimiliki asing itu akan semakin malas untuk ikut membangun jaringan di Indonesia. Mestinya mereka masuk ke Indonesia memberi nilai tambah nasional, bukan menggerogoti milik Indonesia” Wisnu menegaskan.

Menurut Wisnu, secara politis kebijakan ini bisa dimaknai bahwa bangsa ini semakin terpuruk pada kemauan asing. Pada hal presiden Jokowi telah menetapkan program nawacita, bahkan dalam salah satu kampanye Pilpres yang lalu Presiden Jokowi berjanji akan membeli kembali saham Indosat yang telah terlanjur dijual pada pemerintahan Presiden Megawati. Kini, boro- boro membeli saham Indosat, bahkan asset yang nyata nyata milik BUMN malah akan dibagi-bagi.

Belum lagi kalau kita analisis dari aspek legalitas dan tata cara pembuatan peraturan per undang-undangan. Memang, Menteri punya wewenang mengatur Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi seperti yang diamanahkan PP 52 Tahun 2000, tetapi Peraturan Menteri (PM) tentunya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, demikian pula
peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang, demikian seterusnya. Jika lingkungan bisnis membutuhkan sebuah pengaturan baru, atau UU Nomor 36 Tahun 1999 yang mengatur telekomunikas isudah dianggap ketinggalan, makamenurut kami tahapan perubahannya harus dimulai dengan mengubah Undang Undang.

Dalam hal ini kita harus hati-hati, karena telekomunikas iadalah cabang produksi yang penting dan dikuasai negara, maka pengaturan yang gegabah dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

“Kami sebagai pekerja di BUMN sangat menentang Rancangan Peraturan Menteri tersebut karena akan merugikan bangsa. Kami akan lakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung
dan turun ke jalan mengerahkan ribuan anggota Federasi Serikat Pekerja BUMN
Strategis menyuarakan aspirasi ini, jika Menkominfo tetap nekad menyetujui Rancangan Peraturan Menteri tentang Jasa Telekomunikasi tersebut.”pungkasnya. (Andi. Baso Ryadi. M)