Fuad Landjar Minta TAPD Tunda Penandatanganan NPHD

oleh -0 views

BOLTIM, Suaralidik.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menunda penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020.

Paling tidak, hal tersebut bisa terjadi jika Anggota Legislatif (Aleg) ikut serta dalam pembahasan bersama lembaga penyelenggara lainnya yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boltim, pihak keamanan, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, pembahasan antara TAPD dan tiga lembaga terkait dengan tidak melibatkan Aleg, adalah tindakan sepihak dan tidak menghargai lembaga DPRD yang melekat tentang pengawasan anggaran.

‘’Kok tiba-tiba saja sudah ada kesepakatan antara TAPD dan ketiga lembaga dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Kepolisian? Harusnya kami selaku DPRD Boltim dilibatkan, tidak secara sepihak menyepakati anggaran untuk NPHD. Kami jelas-jelas memiliki fungsi pengawasan, dan tidak masuk akal mengawasi anggaran yang kami tidak tahu ujung pangkalnya,’’ tegas Fuad, pada press release yang dilayangkan Senin (30/9/19).

Dirinya menyadari bahwa, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Boltim belum terbentuk hingga saat ini. Namun tambah dia, Badan Anggaran (Banggar) untuk sementara melekat pada pimpinan dewan. Selain itu, secara harfiah Aleg Boltim sudah ada sejak dilantik pada 16 September lalu. Maka tugas dan fungsi (tupoksi) mereka sudah melekat juga.

‘’Jadi saya mewakili teman-teman di DPRD Boltim meminta jajaran Pemda Boltim untuk menunda penandatanganan NPHD hingga kami turut serta dalam pembahsan anggaran,’’ terang Fuad.

Ia menduga, ada indikasi penyepakatan anggaran hibah Pemilukada tersebut dipolitisir.

‘’Jangan sampai ada indikasi mempolitisir anggaran, karena ini untuk kepentingan Pilkada nanti. Oknum-oknum berkepentingan bisa dari pejabat pemda, penyelenggara pemilu atau siapa saja. Jadi kita harus mencegah hal-hal yang merugikan rakyat, termasuk kesepakatan sepihak,’’ jelasnya.

Ditambahkannya, DPRD Boltim yang baru dilantik juga memiliki tanggungjawab politik kepada mahasiswa yang pasca pelantikan beberapa waktu lalu, melakukan aksi damai di gedung DPRD Boltim.

‘’Mereka (mahasiswa-red) meminta anggaran untuk asrama mahasiswa paten, sementara puluhan miliar rupiah untuk Pilkada diloloskan tanpa ada pembahasan dengan Legislator Boltim,’’ ungkap Fuad Landjar.(Bob).