Gaduh di BPJS, Anggota DPRD Bulukumba Demo

oleh

Bulukumba Lidik Sulsel. Terbitnya Perpres Nomor 19 tahun 2016 Tahun Tentang Jaminan Kesehatan me menuai penolakan keras dari anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan demonstrasi di depan kantor mereka. Penyebabnya perpres yang megatur kenaikan tarif Iuran BPJS ini, dinilai sangat memberatkan rakyat. Dalam Perpres tersebut, khususnya Pasal 16 huruf F ayat (1), dijelaskan tarif terendah menjadi Rp 30.000 yang awalnya Rp 25.500.

bpjs-makassar

Adapun perubahan tarif yang akan mulai berlaku awal bulan April:

  • Kelas III semula Rp 25.500 menjadi Rp 30.000
  • Kelas II semula Rp 42.500 menjadi Rp 51.000
  • Kelas I semula Rp 59.500 menjadi Rp 80.000

Lebih lanjut penolakan DPRD Bulukumba tersebut, ditunjukkan melalui aksi orasi, di depan gedung DPRD Bulukumba yang ditandai dengan penutupan jalan nasional tersebut diikuti oleh beberapa anggota DPRD yang menjadi perwakilan fraksi-fraksi. Hamzah Puagki selaku Ketua DPRD Bulukumba pada orasinya mengungkapkan bahwa, “selama ini kita selalu taat dan patuh dengan setiap kebijakan pemerintah pusat, maka kali ini, DPRD Bulukumba secara kelembagaan menolak kebijakan ini. Untuk itu DPRD akan segera bersurat kepada presiden, meminta pembatalan perpres ini”, tegasnya.

Pada kesempatan itu beberapa anggota DPRD lain juga mengungkapkan keberatannya atas kenaikan tarif tersebut, di mana sistem pelayanan BPJS yang dinilai tidak rasional adalah kewajiban bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya sebagai peserta BPJS.

Sistem layanan Jamkesmas dan Jamkesda yang sudah dihentikan, di serukan oleh beberapa anggota DPRD Bulukumba untuk diberlakukan kembali. “layanan Jamkesmas dan Jamkesda mendesak untuk diberlakukan kembali  Hal ini terbukti lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat dibanding sistem yang diberlakukan oleh BPJS hari ini” ketusnya menegaskan. (Ard)