Garda NKRI Gorontalo Minta Kasus BW dilanjutkan

oleh

 

Gorontalo, Suaralidik.com – Keputusan mengesampingkan perkara (Depponering) yang diambil Jaksa Agung M Prasetyo terhadap perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Wijayanto di pandang keliru. Rabu (17/10/2018), sejumlah Masa yang tergabung dalam Garda NKRI Provinsi Gorontalo melakukan protes di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Aksi protes yang di juluki gerakan serentak di seluruh Indonesia tersebut menuntut agar Jaksa Agung mencabut kembali Deponering dan melanjutkan kembali kasus Bambang ke meja persidangan. Sebab, menurut masa aksi, keputusan Jaksa Agung tidak prestisius (terhormat) serta cenderung parsial dalam menggunakan kewenangan.

“Meski secara undang-undang tentang kejaksaan agung menyebutkan deponering adalah kewenangan jaksa agung, akan tetapi keputusan tersebut bersifat monolitik. Yang mana harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan Kapolri, DPR RI, dan Ketua Mahkamah Agung,” ujar koordinator aksi Garda NKRI DPD Gorontalo Rahmat Barusi saat diwawancarai, Rabu (17/10/2018).

Selain meminta pencabutan deponering, Rahmat juga meminta pihak Kejaksaan agar benar-benar Objektif dalam menangani kasus Bambang.

“Jadi hari ini kami bersama kawan-kawan Garda seluruh wilayah di Indonesia meminta agar pihak kejaksaan benar-benar objektif terhadap kasus ini,” ujar Rahmat Barusi.

Untuk diketahui, kasus Bambang Wijayanto bermula dari sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada 2011. Bambang dinyatakan tersangka karena diduga mengarahkan keterangn palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi RI.

Menariknya, ditengah perguliran status Bambang sebagai tersangka, Jaksa Agung M Prasetyo justru mengesampingkan perkara tersebut dengan mengeluarkan keputusan Deponering.

Hal itu sebagaimana dikutif dalam beberapa pemberitaan dari sejumlah media. Dalam pemberitaan itu, keputusan Deponering M Prasetyo didasarkan atas hak prerogatif dirinya selaku Jaksa Agung. Bahkan keputusan diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia.

Deponering Jaksa Agung saat itu dikeluarkan terhadap Dua pimpinan KPK secara bersamaan. Diantaranya Abraham Samad dan Bambang Wijayanto.

“Saya sebagai Jaksa Agung menggunakan hak prerogatif yang diberikan oleh pasal 35 huruf C Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil Jaksa Agung adalah mengesampingkan (deponeering) perkara atas nama saudara Abraham Samad dan saudara Bambang Wijoyanto. Pengesampingan perkara dimaksud adalah demi kepentingan umum,” ujar Prasetyo kepada awak media VOA.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo Yudha Sihana, saat menerima kedatangan masa aksi mengaku akan meneruskan tuntutan masa tersebut. Pantauan pinogunews proses mediasi dilakukan di ruang Penkum Kejati.

“Yang mengeluarkan keputusan deponering inikan atasan kami. Jadi kami sebagai bawahan hanya bisa mengikuti. Akan tetapi apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara tetap akan kami sampaikan kepada atasan kami,” ujar Yudha Sihana.(AND).