Gelar RDP Bersama PUPR, DPRD Boltim Soroti Ketersediaan Air Bersih

oleh -
RDP DPRD Boltim bersama Dinas PUPR
Foto : Suasana RDP antara DPRD Boltim bersama PUPR Boltim, Jumat (24/01),(foto Istimewa).

BOLTIM, Suaralidik.com – Ternyata Boltim (Bolaang Mongondow Timur) belum menikmati sepenuhnya yang namanya Air Bersih yang Signetis. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat DPRD Boltim bersama Dinas PUPR, Jumat 24/01/2020.

Persoalan penyediaan air bersih di Kabupaten Boltim menjadi perhatian serius dari DPRD Boltim.

Aspirasi masyarakat tentang persoalan ketersediaan air bersih yang dilontarkan di setiap kegiatan reses DPRD di sejumlah kecamatan belum lama ini, memantik reaksi DPRD Boltim angkat bicara.

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, SH mengatakan, krisis air bersih di Boltim hampir rata-rata menjadi persoalan. Masyarakat sangat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih sebagai kebutuhan dasar  sehari-hari.

“Sehingga kami berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait harus serius melihat persoalan ini sebab krisis air bersih menjadi persoalan di setiap tahun. Lakukan identifikasi dimana letak permasalahannya kemudian ini ditindaklanjuti secara serius,” tegas Fuad.

Untuk mengatasi persoalan air bersih ini, Fuad menegaskan jangan hanya dengan cara asal-asal tapi harus melalui perencanaan yang matang supaya asas manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Hampir di setiap tahun program air bersih di bangun akan tetapi sampai saat ini tidak maksimal pelayanan kepada masyarakat, padahal anggaranya sangat besar. Harusnya hasilnya menjawab persoalan krisis air bersih di masyarakat,” tutur Fuad.

Fuad menambahkan, Dinas PUPR sebagai instansi teknis pada tahun ini sebaiknya jangan dulu memprogramkan proyek air bersih. Namun lebih serius dulu terhadap pemetaan permasalahan di tiap-tiap jaringan air bersih yang sudah di bangun.

“Wacana pembangunan jaringan air yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya ditunda dulu, tapi lebih serius pada penanganan permasalahan pada jaringan yang sudah ada saat ini. terkecuali program proyek air bersih yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dilaksanakan sebab itu anggaran pemerintah pusat,” tegasnya.

Hal yang sama dilontarkan anggota DPRD Sunarto Kadengkang mengatakan, sebaiknya Dinas PUPR membuat tim lokal khusus pengelola air bersih. Sehingga ada permasalahan pasokan air bersih tim lokal ini yang langsung menanganinya.

“Buatkan tim lokal, dan tenaga kerjanya ambil dari orang-orang asal Boltim yang saat ini bekerja di PDAM karena mereka sudah terlatih kemudian berikan gaji yang sesuai supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab,” kata Kadengkang.

Sementara itu Anggota DPRD Boltim Samsudin Dama, menegaskan akan menunggu kinerja Dinas PUPR dalam penuntasan persoalan krisis air bersih.

“Karena di setiap kegiatan reses persoalan air bersih ini selalu disampaikan oleh masyarakat. Bahkan setiap malam saya berulang-ulang kali menyaksikan bu-ibu membawa ember ketempat lain hanya karena demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan dasar,” tandas Samsudin.

Maka dengan itu saya menunggu keseriusan dinas terkait untuk melakukan pembenahan jaringan agar supaya air ini dapat dinikmati oleh masyarakat,” tambah Samsudin.

Terkait hal itu, Kepala Dinas PUPR Boltim Sahrul Abdul Muis, menjelaskan persoalan yang menjadi kendala tentang ketersediaan air bersih di masyarakat.

“Air bersih di Desa Bulawan dan Kotabunan memiliki kendala disebabkan debit air yang masuk di bak penampungan dengan pipa penyaluran tidak sesuai karena ukuran pipa dari mata air hanya menggunakan dua pipa ukuran empat inci. Kendala kedua adalah untuk proses pengisian bak sampai full harus menunggu waktu kurang lebih satu  minggu kemudian di suplay, sehingga air tidak maksimal masuk ke rumah-rumah warga,” terang Kadis.

“Karena proyek air bersih di wilayah Kotabunan dan Bulawan ini hasil bangunan dari balai air provinsi jelas maka kami sudah melakukan koordinasi dengan mereka alhasil mendapat respon positif. Mereka memberikan jalan untuk kami akan melakukan penambahan pipa dari mata air ke bak penampung yang ada di panang sepanjang satu kilometer,” lanjut Kadis.

“Jadi bukan hanya Desa Bulawan dan Kotabunan, akan tetapi Desa Buyat menjadi skala prioritas untuk penyediaan air bersih. Intinya kami akan lakukan pembenahan pelayanan air bersih dari semua titik-titik yang adah b di semua wilayah yang masih ada kendala air bersih,” tambah Muis.(Bobby).

HUT Kabupaten Pinrang Ke-60